-
Pemerintah dan tokoh masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) sepakat untuk mendesak pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan pemotongan Dana Transfer Daerah (TKD).
-
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menyatakan keberatan karena pemotongan TKD akan berdampak pada program pembangunan di daerah, termasuk dukungan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
-
Kaltim berargumen bahwa mereka seharusnya mendapat perlakuan khusus karena merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara, dan pemotongan TKD tidak seharusnya diberlakukan secara seragam.
Suara.com - Sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintah daerah Kalimantan Timur menyatakan kesepakatan untuk mendesak pemerintah pusat agar mengkaji ulang kebijakan pemotongan Dana Transfer Daerah (TKD).
Kesepakatan ini dicapai dalam dialog publik di Kantor Gubernur Kaltim pada Senin (22/9/2025). Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, dan Wakil Gubernur, Seno Aji, serta berbagai elemen masyarakat.
Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan bahwa pemotongan dana transfer, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025, akan berdampak pada program pembangunan di Kaltim dan kabupaten/kota, termasuk dukungan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kami tidak menolak kebijakan nasional, tetapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan minimum lainnya," tegasnya, Senin (22/9/2025).
Ia menegaskan, Kaltim adalah salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara, terutama dari sektor sumber daya alam.
Oleh karena itu, menurutnya, Kaltim seharusnya mendapatkan perlakuan khusus. Senada dengan itu, Wakil Gubernur Seno Aji menyoroti kontribusi Kaltim yang mencapai hampir Rp1.000 triliun dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Ia menganggap bahwa pemotongan dana transfer seharusnya tidak diberlakukan secara seragam di semua daerah.
"Kami sudah menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Kaltim mendapat perlakuan khusus. Kalau pun ada pemotongan, sebaiknya di bawah 20 persen," ungkap Seno Aji, dikutip dari Antara.
Ia juga mendorong seluruh elemen, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI asal Kaltim, untuk aktif melobi pemerintah pusat. Ia mencontohkan Sulawesi Selatan yang berhasil mendapatkan dana APBN besar berkat relasi yang kuat dengan kementerian.
Baca Juga: Siapa Syarif Hamzah Asyathry? Petinggi Ormas Keagamaan yang Diduga Tahu Aliran Duit Korupsi Haji
