- Gus Irfan mengatakan perlunya bantuan dari APH untuk menemukan dugaan adanya kebocoran anggaran pada penyelenggaraan haji.
- Angka Rp 5 triliun merupakan potensi atau kemungkinan dari kebocoran anggaran pada penyelenggaraan haji.
- Sebelumnya Dahnil mengungkapkan adanya dugaan kebocoran dalam proses pengadaan layanan pelaksanaan ibadah haji mencapai Rp 5 triliun
Suara.com - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan lebih lanjut soal pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak yang menyebut adanya dugaan kebocoran anggaran haji sebanyak Rp 5 triliun.
Menurut pria yang karib disapa Gus Irfan itu, angka Rp 5 triliun merupakan potensi atau kemungkinan dari kebocoran anggaran pada penyelenggaraan haji.
“Perputaran uang di haji sekitar Rp 17-20 triliun. Para peneliti mengatakan bahwa kebocoran terjadi anggaran di Indonesia adalah 20-30 persen, nah kita kalau menggunakan angka itu kemungkinan akan terjadi sekitar Rp 5 triliun, itu ketemunya,” kata Gus Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).
Untuk itu, dia menegaskan perlunya bantuan dari aparat penegak hukum (APH) untuk menemukan dugaan adanya kebocoran anggaran pada penyelenggaraan haji.
“Itu hanya potensi, kita perlu nanti teman-teman dari APH mungkin yang menelisik kemungkinan temuan seperti itu,” ujar Gus Irfan.
Sebelumnya, Dahnil mengungkapkan adanya dugaan kebocoran dalam proses pengadaan layanan pelaksanaan ibadah haji mencapai Rp 5 triliun atau 20-30 persen dari total anggaran.
![Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak bersiap mengikuti pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). [ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/09/08/44119-pelantikan-menteri-dan-wakil-menteri-baru-reshuffle-kabinet-merah-putih-dahnil-anzar-simanjuntak.jpg)
Indikasi tersebut muncul dari sejumlah pos seperti transportasi udara, konsumsi, hingga hotel, dari total anggaran sebesar Rp 17 triliun.
“Karena di proses pengadaan dan jasa, dugaan kami bisa terjadi kebocoran yang signifikan, 20 sampai dengan 30 persen. Dari 10 proses pengadaan itu, total pengadaan atau total biaya total haji yang memberangkatkan 203 (ribu) orang itu, ke sana itu totalnya sekitar Rp 17 triliun," ungkap Dahnil.
“Karena kalau kebocoran 20 sampai 30 persen dari Rp 17 triliun itu, berarti per tahun terjadi kebocoran hampir Rp 5 triliun. Itulah yang hari ini ingin kami tekan semaksimal mungkin, bila perlu nol kebocoran," tambah dia.
Baca Juga: Ramai Info Loker Petugas Haji di Medsos, Kemenhaj: Itu Hoaks!