Disentil Kemendagri karena Inflasi Tertinggi, Bobby Nasution Gerak Cepat Siapkan 11 Jurus Jitu

Suara.com - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengambil langkah sigap setelah mendapat teguran keras dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akibat angka inflasi di wilayahnya yang merajai puncak nasional, mencapai 5,32 persen secara tahunan (yoy) pada September 2025. Menantu Presiden Joko Widodo itu menegaskan pengendalian harga menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli masyarakat.

Teguran tersebut dilayangkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan secara daring. Tomsi tak segan membandingkan kinerja Sumut dengan provinsi lain yang medannya lebih sulit namun inflasinya lebih terkendali.

"Bapak-ibu sekalian, inflasi 5,32 (persen) dalam suatu provinsi (Sumatra Utara) itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi," tegur Tomsi dalam rapat yang ditayangkan di YouTube Kemendagri, Senin (6/10).

Tomsi bahkan menyindir kinerja pemerintah daerah yang dinilai kurang maksimal dan hanya berharap pada "anugerah Tuhan". Ia mendesak para kepala daerah untuk bekerja lebih keras dan melakukan evaluasi jika dinas terkait tidak menunjukkan pergerakan.

"Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa, gitu loh, yang lain bisa (menekan inflasi)," katanya.

"Bagi kepala daerah, kalau umpamanya dinas-dinasnya tidak bergerak, mungkin selayaknya untuk dievaluasi," tambah dia.

Menanggapi sentilan pedas tersebut, Bobby Nasution langsung merespons dengan menyiapkan serangkaian strategi konkret. Ia mengakui bahwa tekanan inflasi sangat dirasakan oleh warganya dan berjanji akan segera menstabilkan harga, terutama komoditas pangan.

“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujar Gubernur Bobby Nasution di Medan, usai mengikuti rakor secara virtual, Senin (6/10).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah merumuskan 11 langkah cepat yang akan dieksekusi dalam tiga bulan ke depan. Strategi ini berfokus pada komoditas penyumbang inflasi tertinggi seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras.

Beberapa jurus andalan yang disiapkan antara lain membagikan komoditas pemicu inflasi secara gratis, menjual beras murah yang dibundling dengan cabai merah, mempercepat bantuan pangan, menggelar pasar murah, hingga melakukan sidak pasar untuk memantau rantai distribusi.

Bobby menegaskan bahwa semua intervensi harus berjalan efektif dengan prinsip 4T: tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu.

"Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegas Bobby.

Lebih lanjut, ia juga menginstruksikan BUMD pangan daerah seperti PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ) untuk lebih aktif mengelola pasokan komoditas strategis. Menurutnya, penanganan inflasi tidak cukup hanya dengan operasi pasar, tetapi juga harus memperkuat kapasitas produksi lokal.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menambahkan bahwa penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir menjadi fokus jangka panjang.

“Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sumut sebesar 5,32 persen (yoy) disusul oleh Riau (5,08 persen) dan Aceh (4,45 persen). Secara nasional, inflasi pada September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen, dengan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang terbesar akibat kenaikan harga emas.