Infografis
- Para gubernur memprotes pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD), namun Purbaya justru meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berkaca.
- Purbaya menegaskan, pemotongan anggaran adalah hal yang wajar mengingat kondisi anggaran yang memang lebih kecil.
- Dalam pertemuan itu Purbaya mengakui bahwa semua kepala daerah menyampaikan aspirasi dan keluhannya.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara setelah kantornya 'digeruduk' oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Para gubernur memprotes pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD), namun Purbaya justru meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berkaca pada kinerja belanja mereka sendiri yang dinilai kurang optimal.
Purbaya menegaskan, pemotongan anggaran adalah hal yang wajar mengingat kondisi anggaran yang memang lebih kecil. Namun, ia menekankan akar masalahnya ada pada kualitas belanja di daerah.
"Semuanya tergantung kepada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas kelihatannya," kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Dalam pertemuan itu Purbaya mengakui bahwa semua kepala daerah menyampaikan aspirasi dan keluhannya. Permintaan yang paling menonjol adalah agar seluruh biaya, termasuk gaji pegawai, ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat akibat pemotongan TKD.
Namun, Purbaya menolak permintaan tersebut dengan alasan realitas anggaran negara. "Kalau dia mah minta semuanya ditanggung saya, itu permintaan normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN saya seperti apa," tegasnya.
Ia juga menyinggung kondisi ekonomi yang melambat selama sembilan bulan pertama tahun ini. "Apalagi ini kan sembilan bulan pertama kan ekonominya melambat, ya naik turun, tapi cenderung turun terus kan. Jadi, kalau diminta sekarang, ya pasti saya nggak bisa," ucap Purbaya.
Purbaya menutup pernyataannya dengan tantangan, jika Pemda ingin anggarannya tidak dipersulit, mereka harus bisa memperbaiki citra dan kinerja belanja.
"Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus, anggarannya nggak ada yang hilang sana-sini. Salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya," pungkas Menkeu.
Baca Juga: Purbaya Restui Pramono Bangun Gedung di Lahan Kemenkeu: Yang Penting Saya Nggak Keluar Uang!
Asal tahu saja, sejumlah Kepala Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 'menggruduk' kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa pagi (7/10/2025).
Terpantau para Kepala Daerah yang hadir adalah Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Jambi Al Haris dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Al Haris, yang juga menjabat sebagai Gubernur Jambi, telah bertemu Menkeu Purbaya pada pagi harinya.
Al Haris bilang pemotongan ini bikin repot daerah. Dia mencontohkan akibat kebijakan ini ada daerah yang kini kesulitan membayar belanja operasional pegawai, termasuk gaji PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
"Memang repot, saya bilang tadi, kalau daerah PAD (pendapatan asli daerah)-nya kecil yang banyak menggantungkan nasib dengan TKD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Tidak lagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan," tutur Al Haris di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Al Haris mengklaim Menkeu Purbaya cukup responsif dan berjanji akan mengevaluasi kembali skema TKD untuk 2026. Hal ini membuka peluang adanya perbaikan formula transfer agar tidak mengganggu operasional dasar pemerintah daerah.
