KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre

Selasa, 07 Oktober 2025 | 19:08 WIB
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
Ilustrasi Jemaah Haji melakukan tawaf. KPK hingga kini masih mendalami dugaan aliran percepatan jalur cepat haji. [MCH 2024/Chandra Iswinarno]
Baca 10 detik
  • KPK bongkar modus 'jalur cepat' di skandal korupsi haji.

  • Ada dugaan 'fee percepatan' untuk berangkat tanpa antre.

  • Bendahara Asosiasi Travel Amphuri telah diperiksa KPK.

Dengan tambahan kuota haji menjadi 20.000, Asep menegaskan seharusnya pembagiannya ialah 1.600 untuk kuota haji khusus dan 18.400 untuk kuota haji reguler.

Eks bendahara Amphuri H.M Tauhid Hamdi (HTH). (Suara.com/Dea Hardianingsih)
Eks bendahara Amphuri HM Tauhid Hamdi (HTH). (Suara.com/Dea Hardianingsih)

“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.

“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambah dia.

Dengan begitu, Asep menyebut biaya haji khusus dengan kuota yang setengah dari kuota reguler menyebabkan tingginya pendapatan agen travel.

“Kemudian prosesnya, kuota ini, ini kan dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi ke travel-travel. Travel-travelnya kan banyak di kita, travel haji itu banyak. Dibagi-bagi sesuai dengan, karena ada asosiasi travel, tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travel yang kecil, ya dapatnya juga kecil,” ujar Asep.

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI