Menuju Nol Kasus Keracunan, BGN Perketat Pengawasan Makan Bergizi Gratis di 2026

Suara.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, memastikan pihaknya akan bekerja keras untuk mencapai target nol kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Nanik merespons maraknya kasus keracunan MBG sepanjang 2025.

Menurutnya, Presiden Prabowo dalam retret kabinet beberapa waktu lalu, agar pelaksanaan program tidak dilakukan secara memaksa.

“Pak Presiden dalam retret menyampaikan jangan ngoyo. Supaya kualitas SDM. Kemudian juga pembangunan SPPG sesuai dengan benar-benar juknis. Sehingga bisa menuju zero accident,” kata Nanik saat memantau pembagian MBG di SMKN 1 Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Nanik juga menegaskan, target nol kasus keracunan tetap diupayakan meski tidak ada jaminan mutlak.

“Kemudian untuk mencapai zero (accident). Kalau menggaransi itu Allah yang garansi, ya, tapi kita akan berusaha bekerja keras untuk meminimalisir,” ucapnya.

Kendati begitu, dia memastikan kalau upaya menuju nol kasus keracunan terus dilakukan dengan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berdasarkan pemantauan BGN, kasus keracunan MBG mulai menurun sejak akhir 2025.

"Insya Allah kita akan capai. Karena di bulan Desember juga sudah hampir-hampir tidak terdengar atau kecil sekali kejadian, mulai November sudah mulai turun," ucapnya.

Dalam waktu dekat, BGN akan menerbitkan petunjuk teknis yang lebih ketat.

SPPG yang tidak mematuhi standar operasional prosedur akan diberikan surat peringatan hingga penutupan.

“Kita juga akan keluar dalam waktu dekat juknis yang keras mengenai dapur-dapur nanti yang tidak sesuai standar, kita akan berikan peringatan satu, dua, dan ketika peringatan ketiga kita akan tutup,” ujar Nanik.

Selain itu, BGN akan memperketat penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Menurut Nanik, salah satu penyebab utama keracunan massal sebelumnya adalah penggunaan air yang mengandung bakteri E. coli.

“SLHS wajib. Karena kemarin banyak ditemukan E. coli di air, air sekarang harus menggunakan air galon bermerek yang maksudnya terjamin tidak ada bakterinya, bebas E. coli,” kata dia.

Ia juga menyebutkan kalau pengawasan MBG tidak hanya dilakukan oleh BGN, melainkan melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

“Jadi bersamaan dengan kita melakukan pengawasan yang ketat kemudian dari Kemenkes. Dan sekarang kan dibentuk tim koordinasi. Jadi MBG ini tidak diawasi oleh BGN. Ada 17 lembaga yang mengawasi,” kata Nanik.