- Presiden Prabowo menugaskan Menko PM Cak Imin mengaudit infrastruktur pesantren.
- Cak Imin langsung berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian PU.
- DPR menilai pemerintah hadir untuk menjamin keselamatan para santri.
Suara.com - Insiden maut ambruknya bangunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, memicu respons cepat dari Istana.
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), untuk memimpin audit menyeluruh terhadap infrastruktur dan kelayakan bangunan pesantren di seluruh Indonesia.
Langkah tegas ini mendapat dukungan penuh dari Parlemen.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai instruksi Presiden Prabowo sebagai langkah yang tepat dan krusial.
Menurutnya, ini adalah manifestasi nyata bahwa negara hadir untuk melindungi dan memastikan keselamatan para santri yang menimba ilmu di lembaga pendidikan keagamaan.
"Tentu kami apresiasi respons Presiden Prabowo terkait mitigasi terhadap infrastruktur pesantren, dan terkait instruksi presiden kepada Gus Muhaimin untuk mengecek infrastruktur pesantren-pesantren guna mencegah terjadinya kecelakaan seperti di Al Khoziny," kata Cucun di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Instruksi Langsung dari Presiden
Perintah audit ini bukan sekadar imbauan, melainkan instruksi langsung yang diberikan Presiden Prabowo kepada Cak Imin dalam sebuah rapat terbatas.
Pertemuan strategis itu digelar di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (5/10) malam.
Baca Juga: Sesal Orang Tua Santri Korban Ponpes Roboh, Anak Sempat Tolak Balik Pesantren 2 Hari Sebelum Tragedi
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo secara spesifik memerintahkan Cak Imin beserta jajaran kementerian terkait untuk tidak hanya memeriksa, tetapi juga segera memperbaiki pondok pesantren resmi yang teridentifikasi memiliki struktur bangunan yang rapuh dan berisiko.
Lebih dari itu, Presiden Prabowo juga meminta Cak Imin untuk menyalurkan bantuan dan menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pemilik ponpes saat melakukan renovasi atau pembangunan gedung baru.
Gerak Cepat Menko PM Gandeng Dua Kementerian
Menindaklanjuti instruksi tersebut, Cak Imin langsung bergerak cepat. Pada Selasa (7/10), ia menggelar pertemuan maraton dengan dua menteri kunci.
Pertama, ia menemui Menteri Agama, Nasaruddin Umar, di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, untuk membahas ponpes yang pembangunannya belum memenuhi standar keselamatan.
Setelah itu, Cak Imin langsung menyambangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk bertemu dengan Menteri PU, Dody Hanggodo.
Dalam pertemuan krusial ini, Cak Imin mengeluarkan kebijakan tegas: seluruh ponpes diwajibkan mengurus Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Bagi yang sedang dalam proses pembangunan namun belum memiliki izin, prosesnya harus dihentikan sementara.
Cak Imin memastikan pemerintah akan turun tangan membantu proses perizinan. Untuk mempercepat pendataan dan audit, sebuah Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pesantren juga telah dibentuk.
Langkah taktis ini diapresiasi oleh Cucun.
"Langkah cepat Gus Muhaimin yang hari ini menemui Menteri Agama dan Menteri PU, saya kira sangat bagus. Ini sekaligus lagi, membuktikan bahwa negara sudah hadir ikut mensupervisi," kata Cucun.
Penunjukan Cak Imin sebagai komandan audit ini dinilai sangat strategis.
Menurut Cucun, yang juga menjabat sebagai Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) di DPR, Cak Imin memiliki kedekatan historis dan kultural dengan dunia pesantren.
Latar belakangnya sebagai cucu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Bisri Syansuri, dianggap sebagai nilai tambah.
"Karena itu, Cak imin merupakan orang yang tepat untuk ditunjuk karena beliau memahami permasalahan infrastruktur pesantren," sambung legislator dari Dapil Jawa Barat III tersebut.
Cucun menambahkan, pelibatan Kementerian PU adalah kunci untuk memastikan standar teknis bangunan terpenuhi.
Selama ini, banyak pesantren yang dibangun atas swadaya masyarakat tanpa pendampingan teknis yang memadai.
“Kita ketahui pesantren adalah lembaga negara yang dihadirkan oleh kelompok masyarakat, dan Ponpes butuh kehadiran pemerintah. Jadi memang sudah seharusnya Pemerintah ada, hadir ikut mensupervisi tata cara membangun," ungkap Cucun.
Supervisi dari ahli konstruksi dan infrastruktur, baik dari Kementerian PU di tingkat pusat maupun dinas terkait di daerah, diharapkan dapat menjadi solusi permanen untuk mencegah tragedi serupa terulang di masa depan.
“Belum lagi ada juga dinas PU yang memahami sipil konstruksi bangunan di daerah, baik kabupaten-kota, provinsi, maupun pemerintah pusat,” sebutnya.
"Jadi dengan langkah Presiden yang menunjuk Gus Muhaimin, kemudian langsung gerak cepat bertemu Menteri Agama, Menteri PU, artinya negara telah hadir, negara sudah ikut mensupervisi, ikut membantu," tambah Cucun.
