Layanan internet di Afghanistan kembali beroperasi pada hari Rabu, mengembalikan komunikasi penting dan konektivitas web bagi penduduk, berlangsung 48 jam setelah pemerintah Taliban memblokir akses internet secara nasional tanpa memberikan penjelasan.
CBS News mengonfirmasi bahwa layanan internet kembali aktif pada hari Rabu dengan melibatkan langsung sejumlah individu di berbagai lokasi di negara tersebut.
Dilansir dari CBS (1/10/2025), Taliban belum memberikan penjelasan resmi mengenai penutupan internet yang berlangsung lebih dari 48 jam, yang hampir melumpuhkan negara karena komunikasi digital terputus, penerbangan terhenti akibat sistem kontrol lalu lintas udara yang tidak berfungsi, dan akses layanan perbankan terhalang.
Pemutusan itu terjadi beberapa minggu setelah pemerintah Taliban mulai membatasi akses internet berkecepatan tinggi di sejumlah provinsi, dengan alasan bahwa langkah tersebut diambil "untuk mencegah aktivitas tidak bermoral" atas perintah pemimpin tertinggi kelompok, Hibatullah Akhundzada.
Sumber di Afghanistan yang memanfaatkan koneksi satelit Starlink untuk komunikasi berbasis web menyampaikan kepada CBS News pada hari Selasa bahwa terdapat rumor tentang kemungkinan Taliban akan mengembalikan setidaknya layanan data dasar 2G untuk pengguna ponsel.
Namun, pemulihan yang lebih signifikan, termasuk jaringan 4G yang terlihat pada hari Rabu, menjadi sesuatu yang mengejutkan.
CBS News tidak berhasil menghubungi pejabat Taliban di Kabul pada hari Rabu untuk memberikan komentar mengenai baik pemutusan maupun pemulihan layanan internet yang terjadi baru-baru ini.
Ketidakmampuan untuk mendapatkan tanggapan resmi ini menunjukkan kurangnya transparansi dari pihak Taliban terkait masalah penting yang memengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat Afghanistan.
Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa, menekankan bahwa pemadaman internet tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius bagi rakyat Afghanistan.
Mereka memperingatkan bahwa hal ini dapat mengancam stabilitas ekonomi negara dan memperburuk krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung. Dalam pernyataannya, misi tersebut mendesak Taliban untuk segera mengembalikan akses internet, yang dianggap vital untuk komunikasi dan informasi.
Di sisi lain, AS dan sebagian besar negara-negara Barat lainnya tetap menolak untuk mengakui Taliban sebagai pemerintahan yang sah di Afghanistan.
Penolakan ini berlangsung sejak kelompok tersebut mengambil alih kendali negara pada tahun 2021, setelah penarikan militer AS yang tidak teratur dan penuh kekacauan.
Penolakan ini mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas mengenai kebijakan Taliban, terutama terkait hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
Sejak pengambilalihan tersebut, Taliban telah mengambil langkah-langkah yang secara signifikan membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan, menahan jurnalis, dan menindak tegas perbedaan pendapat di masyarakat.
Tindakan ini semakin menambah ketegangan antara pemerintahan Taliban dan komunitas internasional yang mengawasi situasi hak asasi manusia di Afghanistan.
TERPOPULER
