Revisi UU Ketenagakerjaan Jadi Kunci Nasib Pekerja Digital, Rieke Diah Pitaloka: Mari Kawal Bersama

Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia dan Anggota Satgas Perlindungan Pekerja indonesia, Rieke Diah Pitalokadi acara Local Media Summit (LMS 2025) [Andi/Suara.com]

"Nanti akan ada suatu hal yang sangat penting apakah kemudian rakyat itu menjadi tujuan sekaligus semua rencana pembangunan atau kemudian ini seolah-olah rakyat menjadi tujuan pada akhirnya menjadi korban, nah situasi sekarang ingin saya katakan," tegas Rieke.

Rieke, sebagai Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, melihat adanya transisi bukan hanya dalam isu energi, tetapi juga dalam perspektif pekerjaan.

"Banyak pekerjaan-pekerjaan yang itu dulu tidak ada dan sekarang ada. Dan itu tidak ada perlindungan melalui klausul hukum bagi jenis-jenis pekerjaan baru," jelasnya.

Ini menjadi momentum penting bagi seluruh pekerja Indonesia, menurut dia hal itu termasuk pekerja platform seperti transportasi online, media digital, pekerja media, untuk memastikan negara dapat memenuhi lima bidang kesra tadi, terlepas dari jenis pekerjaan mereka.

Beberapa waktu lalu, dia sedikit menceritakan bahwa sebanyak 22 konfederasi pekerja telah dipertemukan oleh Komisi DPR RI untuk membahas revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Ini menjadi penting, saya izin untuk lebih fokus. Kami mohon dukungannya," pinta Rieke.

Ia menambahkan bahwa UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, yang disusun saat itu, masih memahami ketenagakerjaan di sektor formal dan terbatas pada pekerjaan manufaktur.

"Padahal pada perkembangannya muncul di era digital ini muncul jenis-jenis pekerjaan, ada transisi di sini jenis pekerjaan yang harus dilindungi," kata Rieke.

Momentum revisi UU Ketenagakerjaan, yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025, menjadi harapan besar bagi perlindungan pekerja di era digital.

"Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut mengawal ini," pungkasnya.