Nirwono Joga Soroti Infastruktur Desa, Pangan, dan Energi: Tiga Pilar Asta Cita Butuh Sinergi Daerah

Suara.com - Executive Director of Center For Urban Studies, Nirwono Joga, menegaskan keberhasilan implementasi visi nasional, khususnya yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo, sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Hal tersebut diungkapkan Pakar Tata Kota itu saat menjadi pembicara dalam Local Media Summit 2025 (LMS 2025) yang digelar International Media Support (IMS) dan Suara.com di JW Marriot Hotel, Mega Kuningan, Jakarta, 8 Oktober 2025 kemarin.

Dalam paparannya di agenda LMS 2025, Nirwono Joga menyebut program-program besar di tingkat nasional tidak akan mencapai potensi maksimalnya tanpa penyelarasan yang konkret hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Ia menyinggung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke-2 yaki soal ketahanan pangan, air, dan energi, Asta Cita 3 terkait pembangunan infrastruktur, dan Asta Cita 6 soal pembangunan dari fesa ke kota.

Menurutnya, ketiga poin Asta Cita itu adalah tiga pilar yang saling terkait dan membutuhkan implementasi vertikal yang solid.

“Kunci utamanya adalah penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota," jelasnya, Rabu 8 Oktober 2025.

Niwono juga menyinggung soal pembangunan infrastruktur yang menurutnya kini bukan lagi domain pemerintah pusat saja. Ia mencontohkan, pembangunan bendungan yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat tidak akan optimal tanpa dukungan APBD provinsi untuk membangun jaringan irigasi.

"Termasuk program pemberdayaan petani oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal yang sama berlaku untuk pelabuhan pusat yang membutuhkan konektivitas jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah," ungkapnya.

Lebih jauh, Nirwono menguraikan bagaimana infrastruktur, khususnya di sektor air, memiliki dampak multiplier yang luar biasa jika dikelola secara terintegrasi.

"Sebuah bendungan, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air bersih untuk pertanian dan perkotaan, tetapi juga sebagai pembangkit tenaga listrik, pengendali banjir, hingga destinasi wisata air," paparnya.

Potensi ini harus ditangkap oleh pemerintah daerah. Area Ruang Terbuka Hijau di sekitar bendungan bisa dikembangkan menjadi kebun raya atau hutan wisata.

"Kemudian waduknya bisa menjadi pusat pelatihan olahraga air, lokasi kompetisi, atau bahkan lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya terapung," imbuhnya.

Nirwono mengingatkan pemanfaatan potensi tersebut memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, seperti peningkatan kualitas SDM, pembangunan akses transportasi dan jalan yang memadai, serta penyediaan fasilitas akomodasi dan kuliner yang berkualitas.

Ia juga menyoroti tantangan sekaligus peluang dari penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek-proyek pembangunan.

"Dengan 68,95 persen penduduk Indonesia berada di usia produktif, bonus demografi menjadi modal besar. Namun, mayoritas tenaga kerja masih berpendidikan SMA ke bawah," jelasnya.