Infografis
-
Pekerja menuntut dukungan pemerintah dalam program kendaraan listrik, khususnya soal beban sewa yang memberatkan.
-
Kesejahteraan dan perlindungan sosial, seperti BPJS pekerja, belum jelas dan masih menjadi tantangan utama.
-
Transisi energi berpotensi menciptakan juta pekerjaan baru, namun harus diiringi keadilan bagi pekerja.
Suara.com - Isu transisi energi dan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja menjadi sorotan hangat dalam Local Media Summit (LMS) 2025 yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Rabu (8/10/2025).
Diskusi ini menghadirkan suara langsung dari lapangan melalui Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, yang mengemukakan sejumlah persoalan yang dihadapi para pekerja, khususnya terkait program kendaraan listrik.
Lily Pujiati membuka sesinya dengan menyoroti minimnya pemahaman masyarakat tentang seluk-beluk kendaraan motor dan mobil listrik, di balik program-program yang digadang-gadang sebagai solusi mengurangi polusi.
Namun, di balik tujuan mulia tersebut, ada beberapa fakta mencengangkan yang memberatkan para pekerja.
"Seperti ada program kendaraan listrik, memang bagus agar polusi ini berkurang, tapi dari kendaraan listrik yang didapat dari program kami itu kenapa harus ada uang sewa?" tanya Lily Pujiati.
Ia menjelaskan bahwa rata-rata pekerja harus menyewa kendaraan listrik selama 20 jam, padahal waktu kerja mereka hanya sekitar 8 jam sehari. Beban biaya sewa ini menjadi tantangan besar.
Pihaknya mengaku mendukung pemerintah asalkan dukungan tersebut bersifat timbal balik.
"Kami mendukung pemerintah, apabila pemerintah mendukung kami, motor disediakan platform dan baterainya, bukan mengeluarkan uang untuk menyewa itu semua," tegas Lily.
Selain itu, persoalan kesejahteraan juga menjadi prioritas.
Baca Juga: Eky Priyagung Sentil Isu Energi dengan Guyonan Segar di Local Media Summit 2025
"Kami butuh sejahtera, kami sekarang bingung, mau menyantol ke mana, kami di sini bingung, banyak kementerian, kami belum jelas soal BPJS juga, kami pun bayar sendiri," ungkap Lily.
Meskipun ada kabar baik mengenai subsidi BPJS sebesar 50 persen, namun saat ini belum juga ada.
"Tapi kalau memang kami mau nyaman itu harus bayar sendiri," ucapnya.
Keresahan ini semakin diperkuat dengan kisah duka salah satu rekan mereka.
"Salah satunya juga saudara kami Affan Kurniawan yang meninggal, tapi alhamdulillah almarhum ini punya BPJS jadi semuanya bisa terpenuhi," kenang Lily.
Menanggapi aspirasi dari Lily Pujiati, Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia dan Anggota Satgas Perlindungan Pekerja Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, memberikan dukungannya.
