Infografis
Baca 10 detik
- KPK dalami informasi pansus haji terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2023–2024.
- Penyidik analisis dokumen dan bukti elektronik hasil penggeledahan untuk memperkuat penyelidikan.
- Dugaan pelanggaran muncul akibat pembagian kuota haji 50:50 antara jalur reguler dan khusus.
Dengan adanya tambahan 20.000 kuota haji, seharusnya pembagiannya adalah 18.400 untuk kuota reguler dan 1.600 untuk kuota khusus.
Namun, menurut Asep, realitas di lapangan menunjukkan adanya pembagian yang tidak sesuai dengan aturan.
“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.
“Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada,” tambahnya.
