Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara

Suara.com - Nasib tarif ikonik Transjakarta sebesar Rp3.500 kini berada di ujung tanduk. Di tengah sinyal kuat potensi kenaikan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akhirnya buka suara dan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final yang diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pernyataan Pramono ini disampaikan untuk meredam spekulasi yang semakin liar di kalangan masyarakat, terutama para pengguna setia layanan bus rapid transit (BRT) andalan ibu kota tersebut.

"Untuk hal yang berkaitan dengan Transjakarta, kan belum ada pembahasan secara khusus mengenai naik atau tidak naik," ujar Pramono saat ditemui di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, pada Minggu (11/1/2026) pagi.

Gubernur Pramono menekankan bahwa ia sendiri yang akan mengumumkan secara langsung kepada publik jika ada perubahan kebijakan terkait tarif.

"Sedangkan untuk tarif transportasi, terutama Transjakarta, pada saatnya saya akan umumkan sendiri," ujar dia sebagaimana dilansir Antara.

Namun, di balik pernyataan gubernur yang terkesan menenangkan, data anggaran berbicara lain. Akar dari spekulasi kenaikan tarif ini ternyata berasal dari adanya pemangkasan signifikan pada alokasi dana subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk Transjakarta dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2026.

Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, membeberkan data krusial yang menjadi pangkal persoalan.

Menurutnya, subsidi untuk Transjakarta pada APBD murni 2026 disepakati sebesar Rp3,7 triliun. Angka ini jelas lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp4,1 triliun.

Masalahnya, untuk mempertahankan kualitas dan kuantitas layanan yang sama seperti tahun 2025, Transjakarta sebenarnya membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar, yakni sekitar Rp4,8 triliun. Artinya, ada selisih atau kekurangan anggaran sebesar Rp1,1 triliun yang harus dicarikan solusinya.

Kekurangan dana inilah yang memunculkan dua pilihan pahit bagi Pemprov DKI dan warga Jakarta.

“Kalau anggarannya hanya Rp3,7 triliun, maka ada dua pilihan, layanannya turun atau layanannya berhenti di tengah tahun. Tentu ini tidak kita inginkan,” kata Nirwono pada Kamis (8/1).

Opsi "layanan turun" bisa berarti pengurangan jumlah bus yang beroperasi, penambahan waktu tunggu (headway) di halte, hingga pemangkasan rute-rute yang dianggap tidak profitabel. Skenario ini jelas akan menjadi mimpi buruk bagi jutaan komuter yang mengandalkan Transjakarta setiap harinya.

Untuk menghindari skenario terburuk tersebut, Pemprov DKI telah menyiapkan rencana cadangan. Nirwono menjelaskan bahwa kekurangan anggaran akan diusulkan untuk ditutup melalui APBD Perubahan (APBD-P).

“Selisih anggaran sekitar Rp1,1 triliun akan dimasukkan dalam APBD Perubahan, sehingga layanan Transjakarta tetap sama dengan 2025 sampai akhir tahun,” ucapnya.