Infografis
- KPU RI mencatat peningkatan signifikan dalam Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024, di mana partisipasi masyarakat kini didominasi oleh level engagement atau keterlibatan aktif.
- Empat provinsi—Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan—berhasil mencapai kategori tertinggi, yaitu fully participatory.
- Meski demikian, KPU menyoroti masih adanya tantangan pada aspek pencalonan serta pendidikan pemilih yang perlu diperkuat untuk mendorong partisipasi penuh di seluruh daerah.
Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merilis Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) Pilkada 2024, yang menunjukkan adanya lompatan kualitas dalam keterlibatan publik pada proses demokrasi lokal. Partisipasi masyarakat kini diklaim tak lagi sebatas hadir di bilik suara, melainkan telah meningkat ke level engagement atau keterlibatan aktif di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Berdasar data yang dirilis, mayoritas daerah menunjukkan peningkatan signifikan. Di tingkat provinsi, sebanyak 31 dari 37 provinsi (83,8%) berhasil masuk dalam kategori engagement.
Sementara di tingkat kabupaten/kota, dari 415 daerah yang diukur, 446 di antaranya (87,8%) juga berada di level yang sama.
Anggota KPU RI, August Mellaz menilai hal ini sebagai kemajuan besar jika dibandingkan dengan hasil IPP Pemilu sebelumnya, di mana partisipasi publik masih didominasi oleh level involvement atau keterlibatan pasif.
“Kalau kita bisa perbandingkan, ternyata kalau di IPP pemilu lalu itu tingkat involvement yang paling dominan, sekarang tingkat engagement yang lebih dominan,” ujar August dalam acara peluncuran IPP Pilkada 2024 di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Sabtu (18/10/2025).
Empat Provinsi Raih Kategori Tertinggi
Di puncak capaian, empat provinsi berhasil menembus kategori tertinggi, yaitu fully participatory atau partisipatif penuh. Keempatnya adalah Jawa Timur (80,87), Jawa Tengah (79,10), Sulawesi Utara (79,05), dan Sulawesi Selatan (78,27).
Capaian ini merefleksikan wilayah di mana pemilih tidak hanya aktif secara prosedural, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan inisiatif dalam mengawal proses demokrasi secara lebih kritis.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, penyusunan indeks ini merupakan sebuah upaya reflektif untuk mengangkat standar partisipasi politik di Indonesia.
Baca Juga: Dasco: Pelibatan Publik dalam Pembahasan RUU KUHP Bukan Pilihan, Tapi Wajib
"Partisipasi seharusnya tidak berhenti pada perhitungan angka kehadiran semata, tetapi juga mencakup dimensi yang membentuk keterlibatan warga sejak tahap awal hingga akhir penyelenggaraan pilkada," katanya.
Meski menunjukkan tren positif, KPU RI mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Di mana dari lima dimensi yang diukur—Registrasi Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Sosialisasi/Pendidikan Pemilih, dan Tingkat Partisipasi Pemilih (Voter Turnout)—dua di antaranya masih menjadi tantangan.
Dua variabel kunci, yaitu Pencalonan (65,16) dan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (60,97), menunjukkan skor terendah. Temuan ini mengungkap adanya hambatan struktural dan budaya yang menghalangi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses politik sejak tahap awal.
“Setelah dua IPP ini di-launching, ini akan jadi dasar bagi kami di KPU untuk melakukan perencanaan program dan kegiatan ke depan. Jadi kita tidak lagi berandai-andai, karena kita sudah punya benchmark dan juga baseline,” tutur August.
August mengungkap, ke depan, tantangan terbesar adalah mendorong lebih banyak daerah untuk mencapai level partisipasi penuh.
“Ketika porsinya engagement itu besar, artinya mereka terlibat dengan cukup aktif di setiap tahapan-tahapan. Nah tinggal memang nanti bagaimana agar bisa fully participatory, itu tantangan kami ke depan,” pungkasnya.
