Perpres Sudah Disiapkan, Pakar Ingatkan Peluang Besar dan Risiko PLTN di Indonesia

Suara.com - Peneliti energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, Andi Jumardi menilai energi nuklir dapat menjadi solusi strategis bagi Indonesia untuk mencapai swasembada energi nasional. 

Hal itu disampaikan Andi dalam diskusi bertajuk “Meneropong 1 Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran".

Menurutnya, selain efisien dan berbiaya rendah, nuklir mampu memperkuat ketahanan energi di tengah melonjaknya kebutuhan listrik dan menipisnya sumber daya fosil.

“Kalau berbicara soal energi, terutama untuk kelistrikan, pengembangan potensi nuklir itu sangat penting. Orang yang memiliki konsentrasi di bidang energi pasti setuju soal nuklir,” ungkap Andi dikutip, Sabtu (18/10/2025).

Andi menyebut, Kalimantan menjadi wilayah potensial untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) karena kondisi geologinya relatif aman dari gempa. Hasil riset, kata dia, juga menunjukkan bahwa Kalimantan Barat memiliki cadangan uranium yang dapat diperkaya dan memenuhi aspek keekonomian untuk mendukung proyek PLTN nasional.

“Saya pernah terlibat dalam penelitian tentang small modular reactor dan uranium yang diperkaya. Yang lebih potensial untuk pengembangan PLTN justru di Kalimantan Barat, karena di sana ada cadangan uranium yang bisa memenuhi aspek keekonomian,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsojo, yang menyebut energi nuklir justru bisa menjadi solusi “manusiawi” untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain murah, PLTN juga rendah emisi.

Ia menilai riset-riset Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sudah sangat maju, namun sayangnya belum diimplementasikan secara serius. Menurutnya, teknologi nuklir generasi keempat kini jauh lebih aman berkat sistem modular yang efisien dan minim risiko.

“BATAN itu seperti orang yang disuruh latihan tinju, tapi nggak pernah naik ring. Sampai hasil riset teman-teman BATAN itu sudah sampai tembus plafon risetnya,” ungkap Purwadi.

Purwadi juga mengingatkan bahwa gagasan pemanfaatan nuklir bukan hal baru. Presiden pertama RI, Soekarno, bahkan telah membayangkannya sejak 1965. 

“Teman-teman Himpunan Mahasiswa Nuklir itu menunggu statement tentang Indonesia ‘go nuclear’. Padahal Soekarno itu pernah bilang tahun 1965, beliau sudah membayangkan suatu saat kita akan perlu nuklir,” ujarnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik Unmul Saipul menilai energi nuklir memang unggul dari sisi biaya produksi, namun membutuhkan tata kelola yang sangat ketat. Ia juga menekankan pentingnya standar keamanan dan sistem mitigasi risiko sebelum proyek PLTN direalisasikan. 

“Indonesia punya peluang untuk menerapkan energi nuklir. Tapi bahan bakunya harus diperhatikan, apakah kita punya bahan baku sendiri dengan biaya murah, atau masih harus impor dari luar?” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan draft Peraturan Presiden tentang pembentukan Badan Pembangunan Pembangkit Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). Regulasi ini ditargetkan rampung tahun ini.

Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan kehadiran Perpres tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pembangkit nuklir pertama di Indonesia.

“Draft awal peraturan itu sudah kami bahas bersama Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum. Kami sudah berdiskusi,” ujar Eniya usai menghadiri acara Human Capital Summit 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2025) lalu.