-
Capaian sektor energi dinilai positif; transisi energi bergerak nyata.
-
Lifting migas melampaui target APBN 2025; subsidi mulai ditata.
-
Pemerintah resmikan 55 proyek EBT dengan total kapasitas 379,7 MW.
Suara.com - Kalangan akademisi mengomentari capaian kinerja Pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor energi. Para akademisi menilai, target-target sektor energi hingga optimalisasi sumber energi baru terbarukan (EBT) mulai berjalan sesuai target.
Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, mengatakan, pemerintah telah mengubah wacana transisi energi menjadi gerakan nyata.
"Ini sudah saatnya Indonesia tidak lagi hanya bicara, tapi melangkah nyata menuju kemandirian energi. Program seperti REIDI menunjukkan bagaimana universitas, industri, dan pemerintah bisa bekerja bersama dalam membangun ekosistem energi yang efisien dan berkelanjutan," ujarnya seperti dikutip, Jumat (17/10/2025).
Menurut Ary, sinergi lintas sektor yang digagas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi kunci dalam mendorong pemanfaatan energi bersih sekaligus memperkuat kemandirian energi Indonesia.
"Kemandirian energi ini bukan hanya soal ketersediaan pasokan, tetapi juga soal bagaimana kita menguasai teknologi dan sistemnya. Pemerintah di bawah Pak Prabowo dan Pak Bahlil sudah bergerak ke arah itu," imbuhnya
Sementara itu, Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai langkah penataan ulang subsidi energi dan peningkatan lifting migas menjadi bukti keseimbangan antara transisi energi hijau dan keberlanjutan pasokan energi nasional.
"Kita sudah meriset di pusat kajian ilmu ekonomi, dan beban subsidi energi kita itu 4 persen dari GDP (gross domestic product). Masalahnya, subsidi ini ternyata 11 kali lebih besar dinikmati oleh 20 persen masyarakat kaya dibanding golongan miskin. Nah, ini yang sekarang mulai diperbaiki," beber Hendry.
Hendry juga menyoroti pencapaian lifting minyak dan gas yang telah melampaui target APBN 2025.
"Sesuatu yang sudah ditargetkan dan itu sudah melampaui target tentu ini bagus ya. Dan saya rasa itu sudah on the right track di track yang benar," imbunya.
Menurutnya, kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat juga menjadi bagian dari strategi kemandirian energi nasional.
"Berarti sumur minyak rakyat itu berpengaruh ya? Berpengaruh juga. Besar atau kecil itu pasti berpengaruh terhadap lifting total nasional kita," sambungnya,
Di sisi lain, Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair), Falih Suaedi, menilai arah kebijakan energi di era Prabowo-Gibran sudah semakin terintegrasi dan berpihak pada kedaulatan nasional.
"Pemerintah saat ini tidak hanya bicara soal penyediaan energi, tapi juga kemandirian dalam mengelola. Itu artinya, negara sedang mengarah pada ketahanan energi yang sesungguhnya," jelas Falih.
Hingga pertengahan 2025, pemerintah telah meresmikan 55 proyek energi baru terbarukan (EBT), terdiri atas tiga Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dengan total kapasitas mencapai 379,7 MW. Proyek-proyek ini termasuk program listrik pedesaan PLN di berbagai daerah.
Selain mempercepat proyek energi hijau, pemerintah juga menjaga kestabilan energi nasional dengan target lifting migas 605 ribu barel per hari (bph) dan 5.628 MMSCFD gas bumi. Hingga Juni 2025, realisasi lifting minyak telah mencapai 608 ribu bph, melampaui target yang ditetapkan.
TERPOPULER
