Profil 4 Pemeran Film Dirty Vote II o3, Rekam Jejak Pendidikan Prestisius

Sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), Feri dikenal sebagai aktivis yang vokal mengkritik penyimpangan demokrasi.

Feri menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.) di Unand, kemudian meraih LL.M. dari University of Washington, AS.

Dari 2017 hingga 2023, ia menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) di Unand. Di sana, ia memimpin penelitian tentang konstitusi dan anti-korupsi.

Karir Feri dimulai sebagai jurnalis di Gema Justisia dan advokat, sebelum beralih ke akademisi. Ia sering tampil di media nasional, membahas isu pemilu dan hak asasi manusia.

Di film pertama Dirty Vote, Feri menjadi salah satu dari tiga ahli utama yang membongkar kecurangan Pemilu 2024. Dalam sekuel ini, ia melanjutkan analisisnya tentang bagaimana rezim menggunakan hukum sebagai alat konsolidasi kekuasaan.

Feri juga aktif di berbagai organisasi, termasuk sebagai peneliti di PUSaKO sejak 2004. Dengan H-index Scopus 2 dan Google Scholar 11, ia telah menerbitkan banyak karya tentang hukum konstitusi.

Keberanian Feri dalam menghadapi ancaman kriminalisasi membuatnya menjadi inspirasi bagi generasi muda yang peduli demokrasi.

3. Zainal Arifin Mochtar: Dosen UGM yang Fokus pada Anti-Korupsi

Zainal Arifin Mochtar, lahir 8 Desember 1978 di Makassar, adalah pemeran veteran dari seri Dirty Vote, yang kini kembali di Dirty Vote II o3 untuk membahas interseksi politik dan hukum oligarki.

Zainal Arifin menjabat sebagai dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak 2014.

Pendidikannya sangat prestisius. Zainal lulus S.H. dari UGM pada 2003 dan meraih LL.M. dari Northwestern University, Chicago, AS pada 2006. Ia juga menyelesaikan doktorat di UGM.

Zainal aktif di bidang anti-korupsi. Ia menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan dan Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan.

Sosoknya dikenal sebagai penggiat reformasi hukum, yang terlibat dalam inisiatif seperti INGRACE UGM.

Di film ini, Zainal menganalisis bagaimana oligarki membajak sistem politik melalui korupsi struktural.

Karirnya mencakup peran sebagai peneliti dan pembicara internasional, dengan fokus pada supremasi hukum dan pencegahan korupsi.

Pria yang kerap disapa Mas Uceng ini telah menulis banyak buku serta artikel tentang konstitusi Indonesia.

Kontribusinya di Dirty Vote seri pertama membuatnya menjadi figur sentral dalam diskusi publik tentang integritas pemilu. Dan di sekuel ini, ia memperluas analisis ke konsolidasi kekuasaan pasca-pemilu.

4. Bhima Yudhistira: Ekonom yang Menyoroti Aspek Ekonomi Oligarki

Bhima Yudhistira Adhinegara adalah pemeran baru di Dirty Vote II o3. Ia membawa perspektif ekonomi ke dalam narasi film.

Lahir dan besar di Indonesia, Bhima meraih gelar Master in Finance dari University of Bradford, Inggris pada 2015.

Sebagai Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), sosoknya fokus pada makroekonomi, keuangan berkelanjutan, transisi energi, dan ekonomi digital.

Sebelum mendirikan CELIOS, Bhima bekerja sebagai ekonom dan peneliti di berbagai institusi. Ia sering tampil sebagai pembicara, termasuk di forum internasional seperti Lowy Institute dan SwissCham Indonesia.

Di film ini, Bhima bersama host Dandhy Laksono membahas bagaimana oligarki mengendalikan ekonomi untuk memperkuat kekuasaan politik, seperti dalam konsolidasi tiga kekuatan utama.

Kontribusinya melengkapi trio ahli hukum sebelumnya, menjadikan sekuel ini lebih komprehensif. Bhima juga aktif di media sosial, dengan ribuan pengikut di Instagram dan Facebook, di mana ia berbagi analisis ekonomi terkini.

Sebagai alumni LPDP, ia mewakili generasi muda yang kritis terhadap kebijakan fiskal dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Bivitri Susanti, Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, dan Bhima Yudhistira tidak hanya memberikan wawasan mendalam di Dirty Vote II o3, tetapi juga mewakili perlawanan intelektual terhadap oligarki. Film Dirty Vote 2 mengingatkan kita akan pentingnya transparansi dalam demokrasi di Indonesia.