Prabowo Alihkan Dana Korupsi Rp 13,2 T untuk Beasiswa LPDP dan 'Berburu' Anak Jenius

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto umumkan rencana radikal untuk mengalihkan sebagian uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13,2 triliun, yang disita dari kasus korupsi, langsung ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dana ini akan difokuskan untuk 'berburu' anak-anak jenius dari keluarga miskin di seluruh Indonesia.

Keputusan tersebut diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/10/2025), setelah menyaksikan penyerahan uang hasil sitaan dari tiga korporasi besar—Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group—oleh Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan.

Prabowo menegaskan bahwa dana hasil korupsi dan efisiensi anggaran akan menjadi sumber utama untuk memperkuat investasi di sektor pendidikan.

"LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP," kata Prabowo.

Ia kemudian secara spesifik mengarahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengalokasikan sebagian dari dana yang baru diterima.

"Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke menteri keuangan. Mungkin menteri keuangan mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan," kata Prabowo.

Misi Menjaring '1 Persen Jenius'

Inisiatif ini merupakan bagian dari visi besar Prabowo untuk mengejar ketertinggalan bangsa melalui pendidikan, termasuk dengan membangun 10 SMA Garuda setiap tahun.

Ia mendasarkan strateginya pada data statistik potensi kecerdasan nasional.

"Kalau tidak salah dari statistik semua negara, populasi ya, 1 persen tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas, 1 persen. Kalau 1 persen dari 287 juta, saya kira cukup besar," kata Prabowo.

Ia menekankan bahwa talenta-talenta ini tidak hanya berasal dari kalangan mampu.

"Banyak anak orang bawah, orang miskin, punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka," sambung Prabowo.

Untuk merealisasikan misi ini, Prabowo memberikan instruksi lintas sektor yang tidak biasa.

Ia meminta para menteri terkait, bahkan Panglima TNI dan Kapolri, untuk mengerahkan jaringan mereka hingga ke tingkat desa.

"Jadi saya minta Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, Menteri Dikti, Sains, Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan sampai ke desa-desa. Mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan, cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh," kata Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun lebih di Kejagung.

Prabowo memandang uang sebesar itu bisa digunakan untuk merenovasi banyak sekolah maupun untuk program lainnya.

"Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah," kata Prabowo dalam pidatonya, Senin (20/10/2025).

Uang sebesar Rp13 triliun juga bisa digunakan untuk program kampung nelayan dengan anggaran Rp22 miliar per kampung nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus.

"Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.000, 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan tuh kepala keluarganya 2.000," kata Prabowo.

"Jadi kalau dengan istri dan anak tiga itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta, 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau, kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia," katanya.