Prabowo Ingin Uang Sitaan Rp 13 Triliun Buat LPDP, Wamendikti Saintek Siap Gerak Cepat!

Suara.com - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, akan menindaklanjuti keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan tambahan dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari sebagian uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun.

Stella mengatakan pihaknya akan segera memetakan perihal tambahan dan tersebut bersama pihak LPDP.

"Ya tindak lanjutnya kita akan langsung memetakan bersama dengan LPDP," kata Stella usai Sidang Kabinet Paripurna di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025).

Stella mengatakan Kemendiksi Saintek selama ini sudah bekerja sama dengan LPDP, misalnya berkaitan dengan peningkatan dana riset sebesar 218 persen. Stella mengatakan salah satu sumbangan terbesar berasal dari LPDP.

"Karena LPDP ini mempunyai dana abadi yang diperuntukkan bagi pendidikan, pendidikan tinggi dan juga penelitian. Jadi kita akan langsung memetakan karena Bapak ingin mencetak sumber daya manusia yang unggul di bidang sains dan teknologi, tapi juga unggul di bidang-bidang lainnya, yang mana sangat diperlukan negara," kata Stella.

"Misalnya tadi, kalau misalnya di bidang teknologi masih kurang, kita bisa membangun beasiswa," sambung Stella.

Stella mengatakan beasiswa tersebut bukan hanya ditujukan kepada mahasiswa S1, melainkan juga untuk dosen-dosen dalam rangka meningkatkan kompetensi.

"Lalu juga kita bisa menggunakan dana tadi yang diberikan kepada LPDP karena ada juga dana abadi penelitian di bawah LPDP yang yield-nya itu dipakai oleh Kemendikti saintek disalurkan langsung ke universitas," kata Stella.

"Jadi riset apa yang dibutuhkan negara secara strategis, kita akan memetakan apa yang dibutuhkan negara. Jadi tentu saja ketahanan pangan, ketahanan energi, riset kita di energi harus kita tingkatkan. Ini sudah terjadi di Kemendikti saintek," ujar Stella.

Sebelumnya, Presiden Prabowo membuka kemungkinan menyumbangkan sebagian dari uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Hal itu diungkapkan Prabowo di hadapan Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna satu tahun pemerintahan di Istana Negara, Jakarta.

Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 13 Triliun

Sebelumnya, pada pagi hari, Prabowo menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13.255.244.538.149,00 oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kejaksaan Agung. Uang tersebut merupakan hasil penyitaan dari tiga korporasi, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas Group.

Bukan hanya dari uang pengganti kerugian, Prabowo berniat menambah dana LPDP dari anggaran hasil efisiensi.

"LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP," kata Prabowo, Senin (20/10/2025).

Prabowo lantas mengatakan kepada Menkeu Purbaya untuk menaruh sebagian dari Rp13 triliun tersebut ke LPDP.

"Mungkin yang 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh jaksa agung hari ini diserahkan ke menteri keuangan. Mungkin menteri keuangan mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan," kata Prabowo.

Melalui arahan di Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mengejar negara-negara lain. Ia bertekad melakukan segala upaya untuk mengejar ketertinggalan, termasuk melalui sektor pendidikan, salah satunya membangun 10 SMA Garuda tiap tahun dengan kriteria tinggi.

Menurut Prabowo, hal itu tidak menjadi masalah, mengingat Indonesia merupakan negara besar.

"Kalau tidak salah dari statistik semua negara, populasi ya, 1 persen tiap populasi diperkirakan akan memiliki IQ kecerdasan 120 ke atas, 1 persen. Kalau 1 persen dari 287 juta, saya kira cukup besar karena masuk angkatan kerja tiap tahun sekitar 5 juta, 4,9 juta," kata Prabowo.

"Katakanlah, saya kira kalau 1 persen berarti 2,8 juta. Kita harus menjaring mereka ini dan jangan anggap mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin, punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka," sambung Prabowo.

Prabowo lantas meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf mewujudkan hal tersebut.

"Jadi saya minta Menteri Dikdasmen dibantu oleh menteri lain, Menteri Dikti, Sains, Teknologi dibantu oleh Menteri Sosial, dibantu oleh Panglima TNI, dibantu oleh Kapolri yang punya jaringan sampai ke desa-desa. Mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan, cari mereka ini dan kita didik mereka dengan beasiswa penuh," kata Prabowo.

Lebih lanjut, mengenai uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun, Prabowo juga memandang uang sebesar itu bisa digunakan untuk merenovasi banyak sekolah maupun untuk program lainnya.

"Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah," kata Prabowo dalam pidatonya, Senin (20/10/2025).

Uang sebesar Rp13 triliun juga bisa digunakan untuk program kampung nelayan dengan anggaran Rp22 miliar per kampung nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus.

"Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.000, 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung nelayan tuh kepala keluarganya 2.000," kata Prabowo.

"Jadi kalau dengan istri dan anak tiga itu 5.000 per desa. Kalau kali 1.000 itu 5 juta, 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau, kalau 1.000, kalau 600 berarti 5 juta rakyat Indonesia," sambung Prabowo.