Imbas Keracunan Massal MBG, BGN Tutup 106 Dapur MBG

Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkap jika pihaknya baru saja menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak sesuai standar operasional.

Dadan Hindayana mengatakan, keputusan ini diambil menyusul adanya kejadian luar biasa (KLB) keracunan massal yang dialami siswa sekolah hingga para guru beberapa waktu lalu usai mengonsumsi MBG.

“Sekarang itu ada 106 yang dihentikan operasionalnya, baru 12 yang kami rilis,”ungkap Dadan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 20 Oktiber 2025 kemarin.

Selain itu, Dadan juga mengungkap jika pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam memperbarui data keracunan MBG. Data itu, kata Dadan, dapat dipantau langsung melalui laman resmi BGN.

Lebih lanjut, Dadan juga mengungkapkan pergeseran target penerima manfaat program MBG. Sebanyak 82,9 juta penerima manfaat ditargetkan tercapat hingga Februari 2026.

Adapun sebelumnya, angka ini ditargetkan tercapai hingga akhir tahun. Dadan menambahkan pergeseran target penerima MBG ini disebabkan karena sejumlah kendala yang menghambat proses distribusi dan verifikasi penerima.

Meski demikian, Dadan tetap mengupayakan target sebesar 82,9 juta penerima MBG dapat tercapai hingga akhir tahun 2025.

“Kita usahakan. Ya selambat-lambatnya Februari lah. Tapi kita yakin kita masih bisa kejar, tergantung intensitas gangguan yang terjadi. Karena sekarang tidak hanya di darat, di udara pun kita sudah mulai diganggu,” terang Dadan.

“Ada hal yang harus kita atasi darurat dan sebagainya, termasuk udara. Kan ketika sistem kita diganggu, otomatis untuk verifikasi pun terganggu. Jadi kadang-kadang ada gangguan seperti itu yang memang kita sedang atasi terus,” tandas Dadan.

Kinerja Dadan Hindayana Dipuji Prabowo

Sebelumnya, Prabowo Subianto memuji kinerja Dadan Hindayana yang memilih mengembalikan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun, setelah diberikan tambahan anggaran Rp 100 triliun tahun 2025.

Menurut Prabowo, perilaku Dadan adalah sejarah. Sebab biasanya, menurut Prabowo, para pejabat kerap memilih menghabiskan uang mendekati akhir bulan.

“Rp 70 triliun dikembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia, hampir nggak pernah terjadi pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November pejabat menghabis-habiskan uang, mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan," ujar Prabowo.

Karena adanya pengembalian dana dari BGN tersebut, pemerintah akhirnya dapat menggunakan dana Rp 70 triliun untuk program lain, seperti membantu masyarakat miskin di kota dan desa-desa, serta membantu nelayan yang membutuhkan.