Evaluasi Setahun Pemerintahan Prabowo, Kinerja Kemenkes hingga BGN Dinilai Layak Dievaluasi

Suara.com - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dirasa sudah cukup untuk menilai kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih.

Pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan kalau sejumlah kementerian dan lembaga harus dievaluasi serius karena dinilai belum menunjukkan hasil nyata.

Menurut Pangi, reshuffle kabinet harus dilakukan secara objektif, bukan karena faktor kedekatan atau bagi-bagi kekuasaan.

"Menteri yang jadi beban, apalagi yang sudah tiga kali diingatkan, tidak layak dipertahankan. Reshuffle bukan untuk balas budi, tapi untuk menyelamatkan kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan rakyat," ujar Pangi dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

Ia menilai ada delapan pos yang layak dievaluasi oleh Presiden, yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Permukiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya, sejumlah program prioritas Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, dan pelayanan haji, tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah.

"Program-program prioritas itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah. Program ini adalah “janji super premium” presiden kepada rakyat dan menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya," katanya.

Lebih lanjut, menurut Pangi juga bahwa menteri yang hanya sibuk pencitraan atau memberi kabar gembira tanpa kerja nyata tidak layak dipertahankan.

"Presiden harus berani menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat. Menteri yang selama satu tahun tidak menunjukkan hasil nyata harus segera dicopot," kata dia.

"Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata," lanjutnya.

Pangi menekankan, reshuffle harus menjadi momentum penyelamatan kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik bukan sekadar balas budi dan bagi-bagi jabatan.