Infografis
- Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengembalian uang korupsi CPO senilai Rp13 triliun oleh Kejaksaan Agung
- Prabowo mengumumkan bahwa dana fantastis tersebut akan dialokasikan langsung untuk program kerakyatan
- Prabowo memberikan peringatan keras kepada aparat penegak hukum agar tidak melakukan kriminalisasi terhadap rakyat kecil dan meninggalkan praktik hukum yang "tumpul ke atas, tajam ke bawah"
Suara.com - Pemandangan langka tersaji di Kejaksaan Agung saat Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung 'gunungan' uang senilai Rp13 triliun yang berhasil dikembalikan kepada negara. Di momen satu tahun pemerintahannya, Prabowo tidak hanya mengapresiasi kinerja Korps Adhyaksa tetapi juga memberikan pesan menohok terkait penegakan hukum di Indonesia.
Uang senilai total Rp13.255.244.538.149 tersebut merupakan uang pengganti kerugian negara dari perkara korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Dana raksasa ini disita dari korporasi Wilmar Group dan diserahkan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (20/10/2025).
Di hadapan tumpukan uang tersebut, Prabowo mengucapkan terima kasih atas kerja keras Kejaksaan Agung yang berhasil menyelamatkan kekayaan negara.
"Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua jajaran terutama Kejaksaan Agung yang telah dengan gigih bekerja keras untuk bertindak melawan korupsi manipulasi, penyelewengan," kata Prabowo dalam sambutannya.
Menurutnya, keberhasilan ini menjadi pertanda baik tepat di satu tahun kepemimpinannya.
"Saya merasa ini istilahnya ini tanda-tanda baik di hari satu tahun, saya menyaksikan, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintahan Indonesia, memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat, kerja keras, kerja yang gigih, kerja yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan," tegasnya.
Tak berhenti pada apresiasi, Prabowo langsung membeberkan rencananya untuk mengalokasikan dana tersebut demi kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa uang hasil korupsi harus kembali dalam bentuk program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Rp 13 T ini kita bisa memperbaiki merenovasi 8.000 sekolah lebih," ujarnya.
Selain sektor pendidikan, Prabowo juga menargetkan pembangunan desa-desa nelayan modern di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ICJR: KUHAP Lemah, Kriminalisasi Makin Ganas!
"Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya Rp 22 miliar. Jadi Rp 13 triliun ini kita bisa membangun 600 kampung nelayan," lanjut Prabowo.
Ia merinci, satu kampung nelayan dapat menampung hingga 2.000 keluarga atau sekitar 5.000 jiwa.
"Kalau dikali seribu (target kampung nelayan di 2026), itu 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak," sambungnya.
Pesan Keras Prabowo: Jangan Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah
Di tengah euforia pengembalian aset negara, Prabowo menggunakan momentum tersebut untuk memberikan peringatan keras kepada seluruh aparat penegak hukum, termasuk jajaran Kejaksaan. Ia meminta agar tidak ada lagi praktik kriminalisasi yang menyasar masyarakat kecil.
"Kita tidak ingin-ingin mencari masalah, saya ingatkan terus Kejaksaan, Kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada, untuk motivasi apa pun," kata Prabowo dengan nada serius.
