Pramono Anung Pastikan Kasus Sumber Waras Tuntas, Siap Bangun RS Tipe A di Atas Lahan 3,6 Hektar

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan lahan bekas rumah sakit Sumber Waras di Jakarta Barat kini tidak lagi bermasalah secara hukum dan akan segera dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit tipe A.

Kepastian ini diperoleh setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan tersebut yang sempat mencuat pada 2014.

“Rumah sakit ini atau lahan ini dulu pada bulan Desember tahun 2014 telah dibeli oleh Pemerintah DKI Jakarta. Waktu itu ada temuan bahwa NJOP-nya dianggap terlalu tinggi, sehingga ada perbedaan hampir Rp191 miliar,” ujar Pramono di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Namun KPK telah menghentikan penyelidikan kasus itu pada 2023 setelah memeriksa berbagai temuan yang sempat menjadi dasar persoalan hukum.

Dari lima catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tiga sudah dipenuhi Pemprov DKI, satu dianggap selesai, dan satu lagi—terkait nilai tanah—telah dinyatakan tidak lagi bermasalah.

Status penyelidikannya sudah dihentikan tahun 2023. Kalau dulu minus Rp191 miliar, sekarang sudah menjadi Rp1,4 triliun. Artinya tanahnya naik hampir Rp700 miliar lebih. Enggak mungkin dibatalkan,” ujarnya.

Kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah mempertahankan aset itu dan melanjutkan rencana pembangunan. Lahan seluas 3,6 hektar itu akan disulap menjadi rumah sakit tipe A dengan fasilitas lengkap.

Pramono memastikan kalau pemerintah pusat telah memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan tersebut. Terutama dukungan dari Presiden, Ketua DPR, hingga pimpinan DPRD.

"Maka dengan demikian, kalau persoalan hukumnya sudah selesai, di BPK-nya sudah tidak ada masalah karena kami berterima kasih sudah ada green light untuk itu, maka saya sudah meminta untuk segera dihidupkan kembali kan harus dibuat visibility study, Amdal, dan saya akan mengusulkan ini akan memasukkan dalam Proyek Strategis Nasional," tuturnya.

Pemprov DKI tengah membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat.

Jika sebelumnya pembangunan RS di lahan milik pemerintah pusat dikerjakan Bank Jakarta, maka proyek Sumber Waras akan dibangun dengan skema berbeda, menyesuaikan kepemilikan aset oleh Pemprov DKI.

“Yang paling penting, karena ini sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, kami dengan senang hati akan membahas berbagai skema kerja sama,” kata Pramono.

Ia menegaskan, penyelesaian lahan Sumber Waras menjadi simbol dari penyelesaian panjang kasus yang sempat menjadi sorotan publik selama lebih dari satu dekade.