Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, DPR: Sejak Awal Ini Bisnis Dikelola BUMN, Bukan Pemerintah!

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mempertanyakan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) adalah "investasi sosial" untuk mengatasi kerugian akibat kemacetan dan bukan sekadar proyek komersial pencari laba.

Menurutnya, kalau Whoosh disebut sebagai investasi sosial, maka siapa yang bertanggungjawab kalau KCIC dan konsorsium BUMN alami kerugian.

"Kalau investasi sosial lantas siapa yang bertanggungjawab atas kerugian KCIC dan konsosrsium BUMN?," kata Herman saat dihubungi Suara.com, Selasa (28/10/2025).

Ia menegaskan, bahwa sejak awal Whoosh dibangun untuk bisnis dan dikelola oleh BUMN.

"Sejak awal proyek KCJB ini adalah bisnis dan dikelola BUMN, bukan dikelola pemerintah," katanya.

Saat ditanya apakah yang disampaikan Jokowi tidak tepat, Herman enggan menjawab.

Namun ketika ditanya soal apakah DPR terlebih Komisi VI akan memanggil Jokowi untuk meminta keterangan soal Whoosh, Herman menjawab jika Komisi VI akan fokus terhadap BPI Danantara.

"Komisi VI akan membicarakan solusi (masalah Whoosh) dengan Danantara," pungkasnya.

Respons Jokowi

Sebelumnya, Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara mengenai polemik utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh yang kini diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jokowi menegaskan bahwa proyek raksasa ini sejak awal tidak dirancang untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang.

Di tengah panasnya isu dugaan korupsi dalam proyek tersebut, ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menekankan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah pelayanan publik, bukan untuk meraup laba.

"Transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial," kata Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, belum lama ini.

Jokowi membeberkan, proyek Whoosh lahir dari urgensi mengatasi masalah kemacetan parah yang telah melumpuhkan Jabodetabek dan Bandung selama puluhan tahun, yang menurutnya telah menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Keuntungan yang dikejar dari proyek ini, lanjutnya, bersifat non-finansial.

"Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik, polusi yang berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat. Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massa," ujarnya.