- Industri digital, khususnya ride-hailing, menjadi penopang ekonomi nasional
- Isu utama bukan besaran komisi, tapi pengelolaan dan manfaatnya bagi driver
- Keseimbangan antara pemerintah, aplikator, dan driver diperlukan
Suara.com - Industri digital kini menjadi penopang utama perekonomian Indonesia.
Pemerintah memproyeksikan nilai ekonomi digital nasional akan tumbuh hingga empat kali lipat dalam lima tahun ke depan, mencapai USD 210–360 miliar atau sekitar Rp5.800 triliun.
Pertumbuhan pesat ini didorong oleh populasi besar, penetrasi internet yang luas, dan kemunculan startup lokal berstatus unicorn.
Menurut Piter Abdullah Redjalam, Ekonom Senior Prasasti, salah satu sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi digital adalah layanan on-demand seperti ojek online, taksi online, dan kurir daring.
"Layanan ini tidak hanya menghubungkan pengemudi dan penumpang, tetapi juga menjadi tulang punggung jutaan UMKM yang bergantung pada distribusi cepat dan efisien," ungkap Piter Abdullah.
"Pada 2023, sektor ride hailing tercatat menyumbang Rp382,62 triliun atau sekitar 2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional," sambungnya.
Masih menurut Piter Abdullah Redjalam, namun, di balik angka yang impresif, muncul polemik lama soal besaran komisi aplikator.
Pemerintah telah menetapkan batas maksimum 20% dengan kewajiban 5% di antaranya dialokasikan untuk kesejahteraan driver.
Meski demikian, sebagian pengemudi masih menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya berpihak pada mereka.
Piter Abdullah Redjalam menjelaskan untuk memahami situasi sebenarnya, dua lembaga riset, Tenggara Strategics dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI), baru-baru ini melakukan survei terhadap ribuan driver aktif.
Hasil survei Tenggara Strategics, yang melibatkan 1.052 driver di Jabodetabek, menunjukkan bahwa 82% responden lebih memilih potongan 20% dengan orderan tinggi dibandingkan potongan 10% tapi orderan sepi.
Bahkan, dari mereka yang pernah mencoba platform dengan potongan 10%, sebanyak 85% merasa penghasilannya sama saja atau bahkan menurun.
Mayoritas driver (85%) juga tidak keberatan dengan status “mitra” karena mereka menilai fleksibilitas jam kerja jauh lebih penting.
Status pekerja tetap justru dikhawatirkan akan mengurangi kebebasan mereka dalam menentukan waktu kerja.
Temuan serupa muncul dalam survei Paramadina terhadap 1.623 driver di enam kota besar.
Sebanyak 60,8% responden lebih memilih potongan 20% dengan promo dan insentif, ketimbang potongan rendah tanpa jaminan order.
Bahkan, 81% driver menilai stabilitas pendapatan harian lebih penting daripada margin keuntungan per order.
Bagi para pengemudi, potongan komisi yang lebih besar bukan masalah selama aplikator mengembalikan sebagian keuntungannya dalam bentuk promo pelanggan, bonus kinerja, diskon servis, paket data, atau sembako
"Dukungan semacam ini dipandang penting untuk menjaga keberlangsungan order, terutama bagi mereka yang bekerja penuh waktu," jelas Piter Abdullah Redjalam.
Hasil survei juga mengungkap adanya kelompok kecil driver yang belum memahami alokasi komisi, sehingga sering muncul kesalahpahaman bahwa aplikator semata-mata mengambil keuntungan besar dari mereka.
Padahal, sebagian dana tersebut diputar kembali untuk menarik pelanggan lewat promo dan program loyalitas yang pada akhirnya juga menguntungkan driver.
Menurut Piter Abdullah, dari dua survei ini, terlihat jelas bahwa isu utama bukan sekadar besar kecilnya potongan komisi, melainkan bagaimana dana komisi dikelola dan dikembalikan menjadi manfaat nyata bagi mitra pengemudi.
Keadilan dalam ekosistem ride hailing terletak pada transparansi dan keseimbangan antara aplikator, driver, dan konsumen.
Aplikator sendiri menghadapi tekanan berat, biaya operasional tinggi, persaingan ketat antarplatform, serta tuntutan konsumen terhadap harga murah.
Di sisi lain, pemerintah juga harus berhati-hati. Regulasi yang terlalu kaku bisa justru menghambat inovasi dan menurunkan daya saing industri digital.
"Karena itu, pemerintah idealnya bertindak sebagai penjaga keseimbangan, bukan pembatas kreativitas. Aturan yang dibuat sebaiknya memberi perlindungan bagi driver dan konsumen, tetapi tetap memberikan ruang bagi aplikator untuk berinovasi dan berinvestasi," jelasnya.
Industri ride hailing telah terbukti memberi kontribusi nyata terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja di tengah gejolak ekonomi global.
Ditegask Piter Abdullah, untuk memastikan keberlanjutannya, semua pihak, aplikator, pemerintah, dan asosiasi driver perlu duduk bersama membangun blueprint keberlanjutan ekosistem digital Indonesia.
"Bukan sekadar berdialog ketika konflik muncul, tetapi membangun dialog proaktif untuk menetapkan standar industri yang adil, transparan, dan berkelanjutan,"
"Dengan begitu, sektor digital Indonesia tidak hanya tumbuh besar, tetapi juga tangguh, inklusif, dan menyejahterakan semua pihak yang terlibat," tutup Piter Abdullah.