Biaya Haji Tahun 2026 Ditetapkan Rp87 Juta, Wamenhaj: Harusnya Naik Rp2,7 Juta

Suara.com - Pemerintah dan DPR RI sepakat menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026. 

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, secara transparan mengungkap bahwa kalkulasi awal berdasarkan parameter ekonomi murni menunjukkan adanya potensi kenaikan biaya yang tidak sedikit.

Faktor utamanya, pergerakan kurs rupiah yang melemah dari patokan Rp16.000 pada haji 2025 menjadi Rp16.500 untuk tahun ini.

"Kalau dihitung secara ekonomi atau secara finansial, sebenarnya kalau hitung-hitungan matematis, harusnya biaya tahun ini itu naik sekitar Rp2.700.000," ujar Dahnil usai rapat kesepakatan dengan Komisi VIII DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Logika finansial tersebut, menurutnya, menempatkan pemerintah pada posisi sulit.

"Jadi kalau menggunakan hitung-hitungan ekonomis tersebut, hitungan kami itu naik Rp2.700.000," tambahnya, menegaskan validitas proyeksi awal.

Namun, alih-alih pasrah pada angka, pemerintah bersama Komisi VIII DPR melakukan manuver efisiensi yang ketat.

Keduanya menyisir berbagai pos anggaran untuk menemukan dan memangkas setiap potensi inefisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Tentu adalah upaya yang keras untuk memotong beberapa pos-pos yang dianggap inefisiensi," katanya.

Upaya kolaboratif ini membuahkan hasil yang di luar dugaan. Melalui serangkaian diskusi dan perhitungan ulang yang intensif, BPIH 2026 tidak hanya batal naik, tetapi justru disepakati turun sekitar Rp2 juta.

Penurunan ini secara langsung berdampak pada biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh setiap jemaah, membuatnya jauh lebih terjangkau.

"Namun, bersama dengan DPR RI, Komisi VIII, kita mencoba menghitung ulang mana-mana pos yang bisa kita efisiensikan, akhirnya disepakatilah turun sekitar Rp2 juta untuk BPIH-nya. Dan juga biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jemaah itu jauh lebih murah," jelasnya.

Atas pencapaian ini, Dahnil menyampaikan apresiasi tinggi dari pucuk pimpinan pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah bukti komitmen bersama untuk melindungi dan meringankan beban calon jemaah haji Indonesia.

"Yang jelas, kami atas nama Presiden Prabowo Subianto berterima kasih kepada Komisi VIII yang komit penuh untuk melanjutkan kebijakan meringankan beban jemaah haji Indonesia," katanya.