TNI Masuk MBG, Aktivis Kritik Pendekatan Militer: Bukan Situasi Perang

Suara.com - Keterlibatan militer dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan hanya menunjukkan persoalan teknis, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan gender.

Penggiat MBG Watch, Mike Verawati, mengutarakan pertentangan tersebut karena karakter maskulin dan pola komando dalam militer dinilai tidak sejalan dengan inklusi sosial yang menghargai keberagaman masyarakat sipil.

"Pendekatan militer tidak akan pernah sejalan dengan perspektif kesetaraan dan keadilan gender serta inklusi sosial," ujarnya dalam forum diskusi di Kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Sejak awal berjalannya program tersebut hingga September 2025, terdapat 452 Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) milik TNI. Jumlah itu diklaim untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo tersebut bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita di berbagai daerah.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan keterlibatan TNI-Polri difokuskan pada aspek pendampingan, pengamanan distribusi, serta dukungan kelancaran operasional di daerah.

Peran TNI-Polri dinilai penting dalam menjaga stabilitas dan memastikan layanan MBG dapat menjangkau seluruh wilayah.

Namun, Mike menilai militer justru melihat pangan sebagai logistik "darurat perang" semata. Padahal, MBG seharusnya berfokus pada penyediaan nutrisi jangka panjang dan keragaman pangan lokal.

"(Penyelenggaraan) MBG itu kita sedang dalam tidak dalam situasi perang, kita dalam situasi sipil biasa-biasa saja," ujarnya.

Lebih jauh, Mike menilai program MBG yang diklaim sebagai inovasi justru merupakan bentuk "pelecehan" terhadap gerakan akar rumput perempuan.

Ia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak memperkuat Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang selama ini telah teruji menangani gizi anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas.

Saat ini, ia menyatakan Posyandu dapat bertahan berkat swadaya masyarakat, meski insentif dari pemerintah dinilai masih minim.

Pola Pikir Komando dalam Pendidikan

Masih dalam ranah pendidikan, sastrawan dan sosiolog Okky Madasari menyoroti ancaman berupa pola pikir komando dari pembangunan lembaga pendidikan baru, seperti Sekolah Garuda dan Universitas Pertahanan.

Lembaga pendidikan semacam itu dinilai mengadopsi pola pikir militer. Ia menilai hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Pasal 31 UUD 1945.

"Jadi jelas militerisasi pendidikan itu inkonstitusional," tegas Okky secara daring dari Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Pola pendidikan militeristik, menurut Okky, turut merambah ke berbagai lini, seperti pelatihan untuk menteri, kepala daerah, ASN, penerima beasiswa LPDP, serta masuknya personel militer ke Sekolah Rakyat.

Okky melihat hal tersebut memperkuat "pendidikan komando" sebagai dasar birokrasi. Hal itu dikhawatirkan akan menghilangkan kemampuan warga negara untuk berpikir kritis dan demokratis dalam mengelola negara.

"Warga negara dibentuk untuk tidak lagi mampu berpikir secara demokratis dan tidak lagi mampu membayangkan tujuan negara kita sebagai negara demokrasi," pungkasnya.

Reporter: Cornelius Juan Prawira