- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menteri terkait untuk mencari skema penyelesaian terbaik bagi utang Kereta Cepat Whoosh yang mencapai Rp116 triliun
- Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa APBN tidak akan dipakai untuk membayar utang proyek, karena merupakan beban BUMN terkait
- Tim dari Danantara terus melakukan negosiasi intensif dengan pihak China untuk merestrukturisasi utang, mencakup perpanjangan jangka waktu, suku bunga, dan mata uang pinjaman
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto secara khusus memerintahkan jajaran menterinya untuk segera mencari skema terbaik guna menyelesaikan tumpukan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh yang telah mencapai angka fantastis Rp116 triliun. Perintah tegas ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi beban finansial dari salah satu proyek strategis nasional tersebut.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengonfirmasi arahan Presiden tersebut usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Rabu (29/10) malam. Menurutnya, Prabowo meminta para pembantunya menghitung ulang seluruh detail angka dan menyusun berbagai skenario penyelesaian utang yang paling menguntungkan bagi negara.
"Pak Airlangga, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk menghitung lagi detail-detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta, misalnya, perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario-skenario, skema yang terbaik," ungkap Prasetyo Hadi di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Rapat penting itu dihadiri oleh sejumlah menteri kunci, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
"Kemarin di dalam ratas (masalah Whoosh, red.) itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran," tambah Prasetyo sebagaimana dilansir Antara.
Di tengah sorotan tajam publik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk menalangi utang Whoosh.
Purbaya menjelaskan bahwa beban tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab korporasi, yakni BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut, bukan beban negara.
Sementara itu, proses negosiasi dengan pihak China terus berjalan alot. COD Danantara, yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, menyatakan bahwa timnya akan kembali terbang ke China untuk merundingkan restrukturisasi utang dengan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
"Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) untuk bernegosiasi mengenai term dan pinjamannya. Ini menjadi poin negosiasi berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan kemudian ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan dengan mereka," jelas Dony pada 23 Oktober 2025.
Baca Juga: Geger Skandal Whoosh, Akademisi Sebut Jokowi, Luhut, Erick Thohir dan 2 Menteri Layak Diperiksa
