Infografis
- Mahfud menyoroti munculnya PMK Nomor 89, yang mengatur mekanisme penjaminan pemerintah terhadap utang-utang Kereta Api Indonesia.
- Kejanggalan kedua yang menjadi sorotan adalah pengalihan mitra kerja sama.
- Mahfud memaparkan bahwa proyek ini awalnya akan dikerjakan bersama Jepang. Namun, kemudian dialihkan ke China.
Suara.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap sejumlah kejanggalan besar dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Mahfud mengatakan hal itu menjadi pemicu kecurigaan publik dan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam diskusi di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Mahfud menjelaskan bahwa pada awalnya pemerintah mengumumkan bahwa proyek kerja sama dengan China ini adalah business-to-business (B2B), tidak akan menggunakan uang negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pemerintah mengatakan ini business-to-business, benar (Menkeu) Pak Purbaya mengatakan ‘gak bayar saya, biar diurus Danantara’,” ujar Mahfud, dikutip pada Jumat (31/10/2025).
Namun, Mahfud menyoroti munculnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89, yang mengatur mekanisme penjaminan pemerintah terhadap utang-utang Kereta Api Indonesia, termasuk proyek Whoosh.
“Melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 89 mengatur tentang mekanisme pemberian jaminan hutang-hutang kereta api Indonesia dengan pihak lain. Berarti ini sudah mau masuk ke negara bukan business-to-business lagi,” tegas Mahfud.
Kejanggalan kedua yang menjadi sorotan adalah pengalihan mitra kerja sama.
Mahfud memaparkan bahwa proyek ini awalnya akan dikerjakan bersama Jepang. Namun, kemudian dialihkan ke China dengan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tawaran awal Jepang.
“Dengan Jepang government-to-government dengan angka pada waktu itu 6,2 miliar dolar. Tiba-tiba ada usul perubahan dari pemerintah Indonesia, turun angkanya menjadi 5,5 tetapi bunganya naik 2000%, itu satu keanehan sendiri,” kata Mahfud.
Baca Juga: Mahfud MD Buka Kartu: KPK Bisa Panggil Mantan Presiden Terkait Kereta Cepat Whoosh!
Terlebih lagi dengan tidak adanya transparansi terkait proyek Whoosh, seperti pada dokumen yang dikatakan Mahfud tidak dapat diakses.
“Nah, itu persoalannya dokumennya itu kan tidak pernah di bisa diakses. Sebenarnya seperti apa sih dokumen itu? Kemudian penghitungannya seperti apa sih?,” lanjut Mahfud.
Berbagai hal inilah yang menurut Mahfud memicu munculnya reaksi dan kecurigaan publik serta menjadi alasan bagi KPK untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap proyek Whoosh.
“Kenapa ini harganya kok mahal? Apakah ini layak? Siapa dulu yang ngitung? Siapa dulu yang nego dan sebagainya. Bisa di dicari dari sini,” ucapnya, memaparkan proses pencarian dalam penyelidikan.
Reporter : Nur Saylil Inayah
