- Negara-negara maju menjadi pemilik dan pengendali data, sedangkan negara berkembang hanya menjadi pengguna algoritma yang tidak mereka kuasai.
- Megawati menyebut tantangan digital ini bukan semata persoalan ekonomi, tetapi persoalan kemanusiaan dan kedaulatan bangsa.
- Megawati juga mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman etik dunia digital.
Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman etik global.
“Dunia yang tidak diatur oleh algoritma tanpa hati nurani, tetapi oleh nilai-nilai Pancasila yang memuliakan kehidupan," ujarnya.
![Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/11/01/88184-megawati.jpg)
Indonesia kini termasuk lima besar pengguna internet terbesar di dunia dengan lebih dari 180 juta pengguna aktif. Namun, menurut Kementerian Kominfo, sekitar 90% lalu lintas data nasional masih melewati server asing, membuat isu data sovereignty menjadi penting dalam kebijakan digital nasional.
Riset Universitas Indonesia (2025) bahkan menyoroti bahwa 72% lembaga publik belum memiliki tata kelola data yang memadai, dan masih bergantung pada vendor luar negerii.
Megawati pun menyoroti hal itu. Baginya, kemajuan teknologi harus dibingkai dalam etika kemanusiaan. Dunia yang baru bukanlah dunia yang tunduk pada mesin dan modal, tetapi dunia yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban.
Megawati menautkan perjuangan dekolonisasi tahun 1955 dengan perjuangan menghadapi neokolonialisme digital abad ke-21.
“Dari Blitar ini, dari pusara Bung Karno, saya menyerukan kepada dunia: mari kita bangun dunia baru! Dunia yang tidak diatur oleh algoritma tanpa hati nurani,” pungkasnya.
