Megawati Tawarkan Pancasila Jadi Etika Global Baru: Dunia Butuh Moralitas, Bukan Dominasi Baru

Suara.com - Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyerukan kepada masyarakat dunia untuk membangun tatanan global baru yang berpijak pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan.

Hal ini disampaikannya dalam pidato kunci di seminar internasional 70 Tahun Konferensi Asia–Afrika (KAA) yang berlangsung di Museum Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).

Mengacu pada pemikiran Bung Karno di Sidang Umum PBB tahun 1960, Megawati menegaskan, jika dunia lama yang dibangun di atas kolonialisme dan imperialisme harus digantikan.

"Dunia lama yang dibangun di atas kolonialisme dan imperialisme harus digantikan oleh dunia baru yang berkeadilan," kata Megawati.

Lebih lanjut, Megawati menyatakan bahwa Bung Karno telah mempersembahkan Pancasila sebagai landasan untuk membangun dunia semacam itu.

“Guna membangun dunia semacam itu, Bung Karno mempersembahkan Pancasila bagi dunia,” katanya.

Ia menekankan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi nasional, melainkan falsafah universal yang mampu menjembatani perbedaan ideologi, ras, dan kepentingan ekonomi.

Megawati menjelaskan peran spesifik Pancasila sebagai etika global.

“Pancasila menyeimbangkan antara dunia materiil dan spirituil; antara hak individu dan tanggung jawab sosial; antara kedaulatan nasional dan solidaritas antarbangsa,” tuturnya.

Di tengah krisis moral global, ketimpangan digital, dan konflik geopolitik yang berlarut, Megawati menilai dunia membutuhkan nilai universal baru yang tidak berakar pada kekuasaan, melainkan pada kemanusiaan.

“Tanpa dasar moral yang kuat, dunia akan terus diwarnai pertarungan hegemoni sebagaimana perang Rusia–Ukraina dan krisis di Timur Tengah,” ujarnya.

Isu Palestina dan pengakuan kedaulatan kemerdekaan secara mutlak menjadi sorotan utama dalam pandangannya.

“Pancasila bisa menjadi etika global yang memuliakan martabat manusia dan menolak segala bentuk penindasan,” tegasnya.

Untuk mewujudkan tatanan dunia yang adil tersebut, Megawati juga menyoroti perlunya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar benar-benar demokratis dan mewakili seluruh bangsa di dunia.

“Dengan falsafah Pancasila, Bung Karno menyerukan pentingnya ‘demokratisasi’ di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menghapuskan hak veto agar setiap bangsa benar-benar setara,” ujar Megawati.

Seruan ini sejalan dengan wacana reformasi Dewan Keamanan PBB yang kini kembali menguat, seperti yang disebutkan dalam

Laporan United Nations Reform Agenda 2024. Laporan tersebut mencatat bahwa lebih dari 70 negara anggota mendukung penghapusan atau pembatasan hak veto karena dianggap menghambat penyelesaian konflik kemanusiaan seperti di Gaza dan Ukraina.

Megawati menilai bahwa “To Build the World Anew” sebagaimana seruan Bung Karno, hanya mungkin dilakukan jika dunia menempatkan nilai moral sebagai fondasi utama pembangunan dan kemajuan teknologi.

“Dunia yang baru bukanlah dunia yang tunduk pada mesin dan modal, tetapi dunia yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban,” pungkasnya.