Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan langkah efisiensi atau penghematan besar dalam penggunaan anggaran tahun 2026 setelah pengurangan transfer dana ke daerah (TKD) sebesar Rp 2,4 triliun dari pemerintah pusat.
Kebijakan efisiensi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemprov dan DPRD Jawa Barat, Jumat, 31 Oktober 2025.
Dalam rapat paripurna tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp 28,4 triliun.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk puasa internal lingkungan Pemprov Jabar demi mengoptimalkan pelayanan publik.
"Sebelum saya menjabat (APBD) di angka Rp37 triliun. Awal menjabat di sekitar Rp31 triliun. Dan nanti akan turun lagi," kata Dedi Mulyadi.
Dedi mengatakan pihaknya akan melakukan ‘puasa’ dengan melakukan berbagai penghematan antara lain pengurangan perjalanan dinas, belanja makan dan minum, alat tulis kantor, termasuk langkah menerapkan work from home (WFH) bagi sebagian pegawai Pemprov Jabar.
"Jadi itu. Langkah WFH sendiri agar tidak terjadi penumpukan pegawai Provinsi Jawa Barat di kantor. Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan," beber Dedi.
Belanja Kepentingan Publik Meningkat
Meski berpuasa secara internal pada tahun 2026 karena banyak anggaran operasional yang dipangkas, Dedi Mulyadi mengatakan belanja untuk kepentingan publik diupayakan tetap meningkat, khususnya infrastruktur dan pendidikan.
Baca Juga: Heboh WN Israel Punya KTP Cianjur, Dedi Mulyadi Cecar Sang Bupati
"Puasa untuk internal, tapi untuk eksternal atau layanan publiknya pesta. Karena alokasi untuk kepentingan masyarakat malah meningkat tahun ini untuk layanan publik," ujarnya.
Dalam kesepakatan tersebut, komposisi belanja daerah APBD 2026 menunjukkan alokasi yang signifikan untuk sektor-sektor kunci.
Untuk pendidikan, anggaran dialokasikan sebesar Rp6,30 triliun, sementara kesehatan mendapatkan Rp1,63 triliun.
Sektor infrastruktur juga menjadi perhatian utama dengan alokasi Rp4,01 triliun, di antaranya untuk preservasi jalan dan jembatan senilai Rp2,2 triliun, serta PJU dan perlengkapan jalan sebesar Rp559 miliar.
Selain itu, beberapa pos belanja penting lainnya meliputi lingkungan hidup Rp180,6 miliar, pangan dan pertanian Rp135,04 miliar, pembangunan desa, sosial dan kemasyarakatan Rp746,41 miliar, serta perekonomian Rp245,57 miliar.
Belanja bagi hasil dan hibah mencapai Rp6,23 triliun, sementara belanja program lainnya sebesar Rp393,54 miliar.
