Gagal Makzulkan Bupati Pati, 2 Aktivis Kena Bui: Dijerat Pasal Berlapis Usai Blokir Pantura

Suara.com - Upaya memakzulkan Bupati Pati Sudewo berakhir tragis bagi dua pentolan aktivis. Alih-alih melengserkan bupati, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto kini justru mendekam di sel tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.

Keduanya, yang dikenal sebagai koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), ditangkap tak lama setelah DPRD Pati memutuskan tidak melanjutkan proses pemakzulan Sudewo. Polisi menjerat mereka dengan pasal berlapis, mulai dari pemblokiran jalan umum, penghasutan, hingga keikutsertaan dalam perkumpulan terlarang.

Penetapan tersangka ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto.

“Sudah ditetapkan dua tersangka," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, dikutip Sabtu (1/10/2025).

Kasus yang semula ditangani Polresta Pati kini telah ditarik ke tingkat polda. Kedua aktivis tersebut juga telah resmi ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Kronologi Blokade Pantura Berujung Bui

Menurut Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, penetapan tersangka ini adalah buntut dari aksi pemblokiran Jalan Pantura Pati–Juwana pada Jumat (31/10/2025) malam. Aksi nekat itu dilakukan tepat saat DPRD Pati menggelar rapat paripurna yang hasilnya menolak pemakzulan bupati.

Botok dan Teguh diduga sengaja menghentikan mobil Chevrolet dan Ford Ranger di tengah jalan utama Pantura, tepatnya di depan gapura Desa Widorokandang. Aksi ini, menurut polisi, menyebabkan kemacetan total selama 15 menit dan mengganggu kepentingan umum.

“Pantura adalah jalur nasional. Tindakan menghambat lalu lintas, terlebih di momen situasi politik sensitif, memiliki dampak besar pada masyarakat. Kami bertindak sesuai hukum yang berlaku,” kata Kapolresta dalam keterangan tertulisnya.

Polisi yang menerima laporan langsung turun ke lokasi dan mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti berupa dua unit mobil dan ponsel milik mereka.

Dijerat Pasal Berlapis, Terancam 9 Tahun Penjara

Ancaman hukuman yang menanti kedua aktivis ini tidak main-main. Mereka dijerat pasal berlapis dari KUHP. Pertama, Pasal 192 ayat (1) tentang merintangi jalan umum dengan ancaman 9 tahun penjara.

Kedua, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan ancaman 6 tahun penjara. Ketiga, Pasal 169 ayat (1) dan (2) KUHP tentang perkumpulan jahat dengan ancaman 6 tahun penjara.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menegaskan bahaya dari tindakan tersebut.

“Itu kalau ada kendaraan lain yang lewat, kalau kurang hati-hati kan terjadi tabrakan. Kalau tabrakan kan terjadi peristiwa laka. Kalau mengakibatkan orang lain meninggal dunia, kan fatal itu," urainya.

Ia menambahkan, dampak ekonomi dari kemacetan di jalur nasional seperti Pantura juga sangat signifikan.

“Itu kalau macet sedikit saja sudah berjam-jam itu mobilnya antre. Kerugian ekonomi banyak, keselamatan lalu lintas bahaya," katanya.

Kuasa Hukum Duga Ada Kriminalisasi Pesanan

Langkah cepat polisi ini menuai kritik dari tim hukum AMPB. Koordinator tim, Nimerodi Gulo, mencium adanya kejanggalan dan menduga kedua aktivis sengaja diincar untuk dikriminalisasi.

“Menurut saya ini memang agak ada tanda-tanya, ini kelihatan ada pesanan, kok Mas Botok dan Mas Teguh yang jadi sasaran itu," ucap Nimerodi.

Ia mempertanyakan penggunaan pasal KUHP alih-alih Undang-Undang Lalu Lintas. Menurutnya, ini adalah strategi agar polisi memiliki dasar hukum untuk melakukan penahanan, karena ancaman pidana dalam UU Lalu Lintas lebih ringan.

“Karena dalam undang-undang lalu lintas itu ancaman pidananya sangat ringan, tidak bisa ditahan. Nah, kalau misalnya pakai KUHP, berarti itu ancaman pidananya lebih dari 5 tahun, bisa ditahan," kritiknya.

Nimerodi juga menegaskan bahwa pemblokiran jalan hanya berlangsung singkat dan tidak menimbulkan bahaya seperti yang dituduhkan.

“Itu hanya sekitar lima menit lebih dikit, tidak pernah terjadi apa-apa yang menimbulkan bahaya untuk umum," tegasnya.

"Kami minta agar polisi jangan masuk dalam ranah politik. Itu ranah hukum aja," tambah dia.

Gelombang perlawanan di Pati sendiri dipicu oleh kebijakan Bupati Sudewo yang menaikkan PBB hingga 250 persen, yang kemudian meluas menjadi tuntutan pemakzulan hingga berujung pada penangkapan dua motor penggeraknya.