Amnesty International Ingatkan Prabowo: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Jadi Akhir dari Reformasi

Baca 10 detik

Menominasikan Soeharto sebagai bentuk pelecehan terhadap sejarah dan korban pelanggaran HAM masa Orde Baru.
Menurutnya pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sama saja dengan mengkhianati mandat reformasi.
Amnesty meminta pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk tidak melanjutkan proses pemberian gelar tersebut.

Suara.com - Amnesty International Indonesia menekankan kalau nama mantan presiden Soeharto tidak layak diberi gelar pahlawan nasional.

Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, menyebut langkah menominasikan Soeharto sebagai bentuk pelecehan terhadap sejarah dan korban pelanggaran HAM masa Orde Baru.

"Jadi bukan hanya tidak layak untuk dianugerahi pahlawan nasional, masuk nominasi pun sebenarnya nama Soeharto juga tidak layak," kata Haeril Halim dalam konferensi pers bersama Kontras di Jakarta, Senin (3/11/2025).

"Jika kita membaca sejarah dan juga dokumen-dokumen akademik yang telah dipublikasikan mengenai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan selama zaman Orde Baru berlangsung," katanya menambahkan.

Haeril Halim menegaskan, pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sama saja dengan mengkhianati mandat reformasi yang lahir dari penolakan publik terhadap pemerintahan otoriter.

Ia mengingatkan bahwa Soeharto dijatuhkan oleh protes besar-besaran rakyat pada 1998 karena praktik korupsi, pelanggaran HAM, dan pengekangan kebebasan sipil.

Para aktivis dari sejumlah organisasi masyarakat sipil saat mengikuti Aksi Kamisan ke-883 di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025). [Suara.com/Alfian Winanto] — Para aktivis dari sejumlah organisasi masyarakat sipil menyatakan Soeharto bukan pahlawan nasional. [Suara.com/Alfian Winanto]

“Menominasikan Soeharto sebagai pahlawan nasional itu pengkhianatan terbesar terhadap mandat reformasi,” katanya.

“Menghidupkan Soeharto lewat penganugerahan pahlawan nasional ini sama saja dengan mengakhiri reformasi itu sendiri," Haeril Halim menambahkan.

Amnesty meminta pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk tidak melanjutkan proses pemberian gelar tersebut.

“Jangan sampai reformasi ini berakhir di tangan pemerintahan Prabowo Subianto dengan keputusan pemerintah memberikan status pahlawan nasional kepada Soeharto. Langkah ini harus ditolak,” tegas Haeril Halim.