Infografis
- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memeriksa ahli media sosial Ismail Fahmi terkait analisis Drone Emprit atas fenomena “Agustus Kelabu”.
- Ia menemukan adanya penggiringan opini sejak 10 Agustus oleh akun anonim yang memanfaatkan isu demo dan video joget DPR untuk menyerang wakil rakyat.
- Ismail menilai lambatnya klarifikasi membuat narasi menyesatkan semakin dipercaya publik.
"Dan pertanyaannya, siapa yang harus melakukan klarifikasi. Kita ada namanya, cek fakta dll, selama ini cara kerjanya itu kadang membutuhkan verifikasi juga kadang dari kepolisian apakah itu benar atau tidak. Sering saya kerja sama sama mereka. Kenapa ini belum diklarifikasi, karena nunggu hasil resminya. Kadang seperti itu. Dan itu kalau sudah ada resmi itu terlambat," katanya.
Khusus mengenai video joget-joget anggota DPR, Ismail menyatakan keheranannya.
"Pada saat kayak ada joget-joget kayak tadi, kita lihat saya juga heran ini kenapa kalau seandainya salah tidak ada klarifikasi cepat. Klarifikasi itu datangnya lama sekali. Baru dibilang bahwa ini bukan karena kenaikan tapi ada lagi, joget-joget itu. Lagu daerah. Ada penjelasan tapi enggak maksimal. Masih kalah dengan narasi yang dibuat bahwa jogetnya itu karena gaji naik. Itu yang selama berhari-hari yang nempel di masyarakat. Itu yang terjadi," pungkasnya.
Untuk diketahui, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI hari ini resmi memulai sidang pendahuluan terkait dugaan pelanggaran etik yang melibatkan sejumlah anggota DPR RI nonaktif. Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, memimpin langsung sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum tersebut.
Sidang kali ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli terkait perkara dugaan pelanggaraan etik para anggota DPR RI nonaktif.
