REGIONAL:
-
KPK menggelar OTT di Riau terkait dugaan pemerasan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melibatkan Gubernur Abdul Wahid, kepala dinas, dan lima kepala UPT.
-
Dua tenaga ahli swasta yang merupakan orang kepercayaan gubernur juga turut diamankan, bersama barang bukti uang senilai Rp1,6 miliar.
-
Penetapan tersangka akan diumumkan secara resmi pada Rabu, 5 November 2025, sementara penyidikan terus berlangsung.
Suara.com - Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi di Provinsi Riau yang turut menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid terkait dengan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Sehingga, sebagian besar pihak yang diamankan KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) kebanyakan merupakan unit pelaksana tugas (UPT) di Pemda Riau.
"Dugaan tindak pemerasaan ini terkait dengan penganggaran yang ada di Dinas PUPR. Di mana dinas PUPR itu kan nanti ada UPT-UPT-nya," kata Budi dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Budi menyampaikan kalau ada lima kepala UPT yang turut diamankan saat OTT dan jalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta. Selain juga turut diperiksa Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, Muhammad Arief Setiawan, serta Sekretaris Dinas PUPR-PKPP, Ferry Yunanda.
Serta ada dua pihak swasta yang merupakan tenaga ahli yang juga merupakan orang kepercayaan gubernur.
Dalam kegiatan OTT tersebut, KP turut mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika dan juga pondsterling, yang totalnya setara dengan Rp 1,6 miliar.
"Uang itu diduga bagian dari sebagian penyerahan kepada kepala daerah. Artinya kegiatan tangkap tangan ini adalah bagian dari beberapa atau dari sekian penyerahan sebelumnya," ungkap Budi.
Dia menyampaikan kalau penyidik telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tersebut. Namun baru akan diumumkan ke publik pada Rabu (5/11) nanti.
TERPOPULER
