- Hari ini menjadi penentuan bagi Gubernur Riau terkait nasibnya di KPK.
- Penetapan tersangka bakal diumumkan KPK pasca-Gubernur Riau kena OTT.
- Dalam kasus ini, KPK telah melaksanakan gelar perkara terkait kasus OTT Abdul Wahid.
Suara.com - Nasib Gubernur Riau, Abdul Wahid bakal ditentukan pada hari ini, Rabu (5/11/2025). Hal itu berkaitan dengan status hukum Abdul Wahid setelah tertangkap oleh KPK pada Senin (3/11) lalu terkait kasus dugaan korupsi.
Penentuan status hukum Abdul Wahid pada hari ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Menurutnya, KPK akan mengumumkan penetapan tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadadp Abdul Wahid dan beberapa orang lainnya.
“Berapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan siapa saja? (Rabu 5/11) kami akan sampaikan dalam konferensi pers,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu.
Sementara itu, Budi mengatakan KPK pada Selasa (4/11) malam telah selesai melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka terkait OTT tersebut.
Diberitakan sebelumnya, KPK telah menangkap 10 orang termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid pada Senin lalu.
Adapun OTT tersebut merupakan yang keenam pada tahun 2025.
KPK mulai melakukan OTT pada tahun ini dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.
Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Baca Juga: Kritik Rezim Prabowo, Mantan Jaksa Agung Bongkar Manuver Politik Muluskan Gelar Pahlawan Soeharto
Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Kelima, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.
