- Rina juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar budaya sadar risiko benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif.
- Penerapan manajemen risiko telah menjadi arah baru dalam tata kelola pembangunan nasional.
- Tahun depan Bappenas akan fokus membimbing sekitar 20 proyek prioritas lintas sektor.
“Di Labuan Bajo, bukan hanya kementerian pariwisata yang terlibat, tapi juga badan usaha seperti ITDC Golo Mori dan pemerintah daerah. Ini contoh konkret kolaborasi yang berjalan,” kata Graha.
Namun, ia mengingatkan bahwa model semacam ini belum bisa langsung diterapkan secara luas karena tantangan koordinasi yang masih besar.
Selain memperkuat kualitas kebijakan, budaya sadar risiko juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap arah pembangunan nasional.
“Ketika perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian pembangunan dilakukan dengan pendekatan risiko, maka itu bisa memberikan keyakinan kepada dunia usaha untuk bersama-sama membangun Indonesia,” ungkap Graha.
Ia menambahkan, sistem manajemen risiko ini akan terus dikembangkan melalui digitalisasi e-planning, data spasial, dan koordinasi dengan berbagai Kemenko untuk memastikan kebijakan yang konsisten dan terukur.
“Nah itulah kemudian pemerintah juga harus adaptif, untuk memastikan bahwa ketika kita berbicara target-target pembangunan, maybe in a day itu akan tercapai, tapi kemudian hal-hal yang berpotensi untuk bisa menambahkan tercapaian target tersebut, itulah yang kemudian harus diantisipasi secara lebih jalan,” katanya.
Sementar itu, Direktur Statistik Ketahanan Sosial di Badan Pusat Statistik (BPS) Dr. Nurma Midayanti,, yang bergabung secara daring menegaskan bahwa data statistik memegang peranan penting dalam manajemen risiko pembangunan nasional, terutama dalam mengidentifikasi kerentanan sosial dan wilayah.
“BPS juga berperan penting dalam mendukung manajemen pengurangan resiko melalui penyediaan data dan indikator statistik yang menjadi dasar analisis resiko di berbagai sektor pembangunan,” ujarnya.
Menurutnya, data yang akurat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memetakan risiko, mengidentifikasi kerentanan, dan merumuskan kebijakan mitigasi serta adaptasi yang tepat sasaran.
Baca Juga: Riset Lintas Negara UPNVJ-Rumah Hamka Malaysia: Menelusuri Jejak Bahasa Diaspora Indonesia
Reporter: Maylaffayza Adinda Hollaoena
