Infografis
- Meski lolos hukuman MKD, Adies Kadir dan Uya Kuya tak langsung bisa kembali aktif di DPR.
- Status anggota dewan keduanya baru kembali aktif jika putusan MKD telah diumumkan dalam rapat paripurna.
- Cucun pun belum mengetahui kapan rapat paripurna itu kembali digelar oleh DPR.
Suara.com - Meski lolos dari sanksi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, status Adies Kadir dan Uya Kuya tidak langsung aktif lagi sebagai anggota dewan. Adies Kadir dan Uya Kuya baru bisa kembali aktif sebagai anggota DPR setelah putusan MKD diumumkan dalam rapat paripurna.
Soal status pengaktifan kembali Adies Kadir dan Uya Kuya disampaikan olehWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal
"Ya (aktif kembali), nanti diumumkan dulu di paripurna," ungkapnya dikutip dari Antara, Kamis (6/11/2025).
Dia mengatakan Pimpinan MKD DPR RI telah berkirim surat ke Pimpinan DPR RI mengenai putusan tersebut. Menurut dia, semua putusan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna.
Adapun rapat paripurna itu akan digelar setelah adanya rapat pimpinan (Rapim) dan rapat Badan Permusyawaratan (Bamus), namun dia belum bisa memastikan jadwal rapat paripurna selanjutnya.
"Belum tau (jadwal rapat paripurna), kan nanti harus Rapim dan Bamus jadwal paripurna itu," kata dia.
Sebelumnya (5/11), MKD DPR RI menjatuhkan putusan terhadap lima Anggota DPR RI yang sebelumnya dinonaktifkan oleh partainya masing-masing karena menuai sorotan publik terkait dengan adanya aksi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.
MKD memutuskan bahwa Adies Kadir dan Uya Kuya tidak melanggar kode etik dan diaktifkan kembali menjadi Anggota DPR RI. Kedudukannya di DPR RI pun akan dipulihkan, termasuk Adies Kadir yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Sementara itu, Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio, diputuskan melanggar kode etik dan dihukum untuk tetap nonaktif dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Sahroni dihukum nonaktif selama 6 bulan, Eko Patrio selama 4 bulan, dan Nafa Urbach selama 3 bulan.
Baca Juga: Ditugasi Prabowo Berkantor di Papua, Gibran Tak Merasa Diasingkan: Itu Tidak Benar!
MKD menyatakan bahwa putusan itu merupakan hasil musyawarah dari para anggota dan pimpinan MKD. Putusan itu pun bersifat final dan mengikat yang tidak bisa diganggu gugat.
