REGIONAL:
- KPK melakukan OTT terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait dugaan jual beli jabatan di Pemkab Ponorogo.
- PDI Perjuangan menyatakan menghormati proses hukum dan akan menunggu kepastian status hukum Sugiri sebelum mengambil keputusan.
- Partai menegaskan akan memantau perkembangan kasus hingga ada penetapan tersangka secara resmi.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
Menanggapi kabar tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa partainya menghormati setiap proses hukum yang berjalan.
Ia menyampaikan bahwa partainya akan memantau perkembangan kasus ini dengan seksama.
Mengingat status Sugiri Sancoko saat ini masih sebagai terperiksa, partai belum akan mengambil keputusan final.
"PDI Perjuangan menghormati proses hukum yang berlangsung di lembaga penegakan hukum, termasuk di KPK," ujar Andreas.
Lebih lanjut, Andreas menjelaskan bahwa keputusan partai akan diambil apabila status hukum Sugiri Sancoko sudah ditetapkan menjadi tersangka.
"Karena OTT ini baru terjadi dan status Sugiri Sancoko adalah terperiksa, maka partai akan memperhatikan prosesnya, dan apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka partai akan membuat keputusan," tegasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 2025.
Kali ini, lembaga antikorupsi tersebut melakukan operasi senyap di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11/2025).
“Benar (OTT di Ponorogo),” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).
Fitroh mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam OTT tersebut ialah Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.
“Sudah (Sugiri sudah ditangkap),” ujar Fitroh.
Menurut Fitroh, operasi tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan praktik jual beli jabatan, khususnya pada proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
TERPOPULER
