Infografis
-
Jaringan GUSDURian tolak tegas gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.
-
Keputusan Prabowo dinilai sarat kepentingan politik dan mengkhianati semangat perjuangan reformasi.
-
Pahlawan sejati adalah yang berkorban untuk rakyat, bukan mengorbankan rakyat demi kekuasaan.
Suara.com - Jaringan Gusdurian secara tegas menolak keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional. Mereka menganggap langkah tersebut sebagai sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi dan semangat Reformasi 1998.
Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, menyatakan bahwa keputusan ini tidak didasari oleh pertimbangan moral dan historis yang bijak, melainkan sarat akan kepentingan politik dan relasi personal.
"Jaringan Gusdurian menolak tegas pemberian gelar pahlawan pada Soeharto. Kami menyayangkan Presiden Prabowo memberikan gelar ini lebih karena relasi keluarga dan politik," kata Alissa dalam pernyataannya, Senin (10/11/2025).
Menurutnya, keputusan ini tidak hanya mencederai perjuangan reformasi, tetapi juga melemahkan nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun pasca-rezim Orde Baru. Alissa menegaskan, kepahlawanan sejati tidak diukur dari jabatan atau kekuasaan, melainkan dari karakter moral dan komitmen dalam membela martabat manusia.
"Gelar pahlawan seharusnya hanya diberikan kepada tokoh yang layak, yaitu mereka yang teguh memegang nilai moral, yang mengorbankan diri untuk kemaslahatan rakyat, dan bukan sebaliknya, mengorbankan rakyat atas nama kekuasaan," ucap Alissa.
Jaringan Gusdurian mendesak pemerintah agar lebih selektif dan bijaksana dalam menetapkan gelar pahlawan di masa mendatang, agar tidak mencederai rasa keadilan publik.
