REGIONAL:
- Ribka Tjiptaning, politisi PDIP, dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik setelah menyebut Soeharto "pembunuh jutaan rakyat" sebagai protes atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional
- Rekam jejak Ribka Tjiptaning dipenuhi dengan sikap kritis dan kontroversial, mulai dari menolak vaksin Covid-19 hingga sanksi etik di DPR terkait RUU Kesehatan
- Sebelum menjadi politisi senior, Ribka adalah seorang dokter lulusan UKI dan penulis buku fenomenal "Aku Bangga Jadi Anak PKI" yang mengangkat isu sensitif di Indonesia
Suara.com - Nama politisi senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, kembali menjadi sorotan tajam setelah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Rakyat Anti Hoaks pada Rabu (12/11/2025). Pelaporan ini menjadi buntut dari pernyataan kerasnya yang menolak penetapan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional.
Ribka dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Pemicunya adalah pernyataannya di media yang menyebut Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat”.
Pernyataan ini dilontarkan sebagai bentuk kekecewaannya setelah Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto pada Senin (10/11) lalu.
Menanggapi pelaporan terhadap dirinya, Ribka Tjiptaning menunjukkan sikap tak gentar. Sikapnya yang tegas dan lugas tercermin dalam respons singkatnya.
"Hadapi saja," ujar dia.
Lantas, siapa sebenarnya sosok Ribka Tjiptaning yang rekam jejaknya kerap diwarnai kontroversi?
Dari Meja Praktik Dokter ke Kursi Parlemen
Lahir di Yogyakarta pada 1 Juli 1959 dengan nama lengkap Ribka Tjiptaning Proletariyati, ia adalah seorang dokter, politisi, sekaligus penulis. Ia merupakan putri dari pasangan Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro dan Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati.
Gelar dokter (dr.) diraihnya dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada tahun 2002 setelah menempuh studi yang cukup panjang sejak 1978.
Tak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikan dan meraih gelar Ahli Asuransi Kesehatan dari Universitas Indonesia (UI) pada 2012.
Sebelum terjun ke panggung politik, Ribka sempat berkarier sebagai dokter, termasuk menjadi dokter perusahaan milik Puan Maharani (1992–2009) dan membuka praktik pribadi.
Karier politiknya meroket bersama PDI Perjuangan. Ia pertama kali dikenal luas oleh publik saat menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR RI periode 2009–2014, yang membidangi isu krusial seperti kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.
Ia terpilih kembali untuk periode 2014–2019 dan 2019–2024 dari dapil Jawa Barat IV, sebelum akhirnya gagal melaju pada Pileg 2024.
Jejak Panjang Kontroversi
Sepanjang kariernya, Ribka dikenal sebagai politisi yang tak ragu menyuarakan pandangan berbeda, bahkan jika itu harus memicu perdebatan publik. Ia adalah figur yang kritis, tegas, dan berani.
Salah satu kontroversi yang pernah menjeratnya adalah saat Badan Kehormatan DPR RI memberinya sanksi terkait dugaan pelanggaran etika.
Kasus ini mencuat karena hilangnya Ayat (2) Pasal 113 yang mengatur zat adiktif tembakau dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan.
Namanya kembali menjadi perbincangan hangat di awal masa pandemi saat ia secara terbuka menolak vaksinasi Covid-19. Sikapnya ini didasari oleh alasan kehati-hatian serta kekhawatiran atas transparansi dan distribusi vaksin saat itu.
Namun, kontroversi terbesarnya mungkin datang dari karya tulisnya. Ribka adalah penulis buku berjudul “Aku Bangga Jadi Anak PKI”.
Buku itu menuai perdebatan luas di seluruh negeri karena keberaniannya mengangkat topik yang hingga kini masih dianggap sangat sensitif dalam sejarah politik Indonesia.
TERPOPULER
