- Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap fakta gelap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama lima tahun terakhir ditemukan banyak yang tidak tepat sasaran
- Ia merinci bahwa program besar seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako menunjukkan tingkat ketidaktepatan sasaran yang mencolok
- Hal serupa juga terjadi pada skema Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan gas melon 3kg
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap fakta gelap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama lima tahun terakhir ditemukan banyak yang tidak tepat sasaran.
Total lebih dari Rp500 triliun subsidi dan bansos yang digelontorkan lewat APBN. Namun sebagian besar diduga tak benar-benar jatuh ke tangan yang membutuhkan bantuan.
"Ada suatu kenyataan di mana data kita selama 5 tahun ditengarai tidak tepat sasaran. Di antara program Keluarga Harapan dan Sembako yang disalurkan lewat Kementerian Sosial, ada sekitar 500 triliun lebih subsidi dan bantuan sosial yang disalurkan lewat APBN. Tetapi ditengarai, subsidi dan bantuan sosial itu tidak tepat sasaran," ujar Gus Ipul saat rakornas DTESEN bersama seluruh kepala BPS se-Indonesia di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Ia merinci bahwa program besar seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako menunjukkan tingkat ketidaktepatan sasaran yang mencolok.
Hal serupa juga terjadi pada skema Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan gas melon 3kg.
"Kalau yang PKH dan Sembako ditengarai 45 persen tidak tepat sasaran. PIP juga 43,2 persen, gas 3 kg dan seterusnya itu juga ditengarai tidak tepat sasaran," ungkapnya.
Gus Ipul menegaskan kondisi inilah yang akhirnya mendorong Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Tujuannya untuk memastikan bansos tidak lagi salah alamat.
Meski begitu, ia mengakui data yang ada saat ini pun belum bisa sepenuhnya dianggap benar.
"Bisa jadi data ini tidak sepenuhnya benar, tapi ketidaktepatan sasaran itu menjadi semacam situasi yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Bukan berarti semua bantuan sosial tidak tepat sasaran, tapi ada sebagian tidak tepat sasaran," ujarnya.
Dari hasil turun langsung ke lapangan atau groundcheck bersama BPS juga ditemukan kalau adanya menyingkap pola penerimaan bansos yang berlangsung sangat lama hingga belasan tahun.
Padahal, pemberian bansos itu diharapkan hanya sebagai bantuan sementara bagi masyarakat untuk mendorong mereka bisa meningkatkan kesejahtetaan ekonominya.
"Ada yang sudah 18 tahun (menerima bansos), luar biasa memang. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Ini adalah data-data yang kita temukan, yang perlu kita lakukan ground check, kita pastikan kenapa mereka bisa terima bantuan sosial sampai 18 tahun, 15 tahun maupun 10 tahun. Ini adalah fakta-fakta," tambahnya.
TERPOPULER
