Infografis
- Tragedi longsor Cilacap membuktikan bahwa sistem peringatan dini bencana di Indonesia yang terlalu bergantung pada prakiraan curah hujan sudah tidak efektif dan mendesak untuk dievaluasi total
- BNPB menegaskan pentingnya adopsi teknologi seperti sensor pemantau retakan tanah di daerah rawan, namun implementasinya terhambat oleh masalah klasik, yakni keterbatasan anggaran dan tantangan geografis
- Sedikitnya 16 korban meninggal dunia dalam bencana Cilacap menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan sistem peringatan dini multi-bahaya yang lebih andal dan terintegrasi
Suara.com - Bencana tanah longsor yang memorak-porandakan Desa Cibeunying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat (14/11) lalu, menjadi bukti nyata betapa rapuhnya sistem peringatan dini bencana di Indonesia.
Di tengah duka atas 16 korban jiwa yang telah ditemukan dan tujuh lainnya yang masih hilang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara terbuka menyoroti kelemahan fundamental yang membuat masyarakat tak berdaya menghadapi ancaman longsor.
Tragedi ini bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan sebuah pengingat keras bahwa respons terhadap potensi bencana masih sangat bergantung pada identifikasi manual dan indikator yang tidak lagi memadai.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa selama ini peringatan dini terlalu bertumpu pada prakiraan cuaca, sebuah metode yang terbukti gagal di Cilacap.
Dalam konferensi daring bertajuk “Disaster Briefing” pada Senin (17/11/2025) malam, Abdul Muhari mengungkapkan fakta krusial di balik bencana tersebut.
Ia menyatakan bahwa intensitas hujan saat kejadian memang tinggi, namun tidak sampai pada level ekstrem yang biasanya menjadi acuan utama peringatan.
“Longsor di Cilacap terjadi saat hujan tinggi, tapi tidak ekstrem. Artinya indikatornya tidak bisa hanya curah hujan,” kata dia sebagaimana dilansir Antara.
Pernyataan ini menggarisbawahi sebuah celah berbahaya dalam sistem mitigasi bencana nasional. Ketika longsoran tanah membentang hingga satu kilometer dari titik runtuhan, menjadi jelas bahwa prediksi berbasis curah hujan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) saja tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa.
Teknologi Mendesak, Anggaran Terbatas
Baca Juga: Duka dari Banjarnegara: Longsor Pandanarum Telan 2 Korban, 27 Warga Masih Hilang Tertimbun
BNPB menekankan bahwa daerah-daerah dengan kontur perbukitan curam, seperti yang banyak ditemukan di Jawa Tengah, sudah seharusnya dilengkapi dengan sistem peringatan dini berbasis teknologi.
Salah satu solusi yang paling mendesak adalah pemasangan sensor pemantau retakan tanah. Teknologi sederhana ini dapat memberikan sinyal bahaya yang jauh lebih akurat dan cepat kepada warga yang tinggal di zona merah.
Para ahli teknologi bencana di BNPB telah lama mengidentifikasi kabupaten-kabupaten rawan seperti Banjarnegara, Cilacap, dan Wonosobo sebagai wilayah prioritas yang membutuhkan penguatan sistem tersebut.
Namun, niat baik ini terbentur pada kenyataan pahit di lapangan. Abdul Muhari mengakui bahwa keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan kondisi geografis yang sulit menjadi penghalang utama implementasi teknologi tersebut.
Akibatnya, sebagian besar daerah rawan bencana masih "pasrah" pada prakiraan cuaca harian, sebuah metode yang lebih bersifat reaktif ketimbang preventif.
Ketiadaan alat deteksi dini yang canggih membuat masyarakat kehilangan waktu berharga untuk melakukan evakuasi mandiri sebelum bencana menerjang.
