Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh

Suara.com - Bencana tanah longsor yang memorak-porandakan Desa Cibeunying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah pada Jumat (14/11) lalu, menjadi bukti nyata betapa rapuhnya sistem peringatan dini bencana di Indonesia.

Di tengah duka atas 16 korban jiwa yang telah ditemukan dan tujuh lainnya yang masih hilang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara terbuka menyoroti kelemahan fundamental yang membuat masyarakat tak berdaya menghadapi ancaman longsor.

Tragedi ini bukan sekadar bencana alam biasa, melainkan sebuah pengingat keras bahwa respons terhadap potensi bencana masih sangat bergantung pada identifikasi manual dan indikator yang tidak lagi memadai.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa selama ini peringatan dini terlalu bertumpu pada prakiraan cuaca, sebuah metode yang terbukti gagal di Cilacap.

Dalam konferensi daring bertajuk “Disaster Briefing” pada Senin (17/11/2025) malam, Abdul Muhari mengungkapkan fakta krusial di balik bencana tersebut.

Ia menyatakan bahwa intensitas hujan saat kejadian memang tinggi, namun tidak sampai pada level ekstrem yang biasanya menjadi acuan utama peringatan.

“Longsor di Cilacap terjadi saat hujan tinggi, tapi tidak ekstrem. Artinya indikatornya tidak bisa hanya curah hujan,” kata dia sebagaimana dilansir Antara.

Pernyataan ini menggarisbawahi sebuah celah berbahaya dalam sistem mitigasi bencana nasional. Ketika longsoran tanah membentang hingga satu kilometer dari titik runtuhan, menjadi jelas bahwa prediksi berbasis curah hujan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) saja tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa.

Teknologi Mendesak, Anggaran Terbatas

BNPB menekankan bahwa daerah-daerah dengan kontur perbukitan curam, seperti yang banyak ditemukan di Jawa Tengah, sudah seharusnya dilengkapi dengan sistem peringatan dini berbasis teknologi.

Salah satu solusi yang paling mendesak adalah pemasangan sensor pemantau retakan tanah. Teknologi sederhana ini dapat memberikan sinyal bahaya yang jauh lebih akurat dan cepat kepada warga yang tinggal di zona merah.

Para ahli teknologi bencana di BNPB telah lama mengidentifikasi kabupaten-kabupaten rawan seperti Banjarnegara, Cilacap, dan Wonosobo sebagai wilayah prioritas yang membutuhkan penguatan sistem tersebut.

Namun, niat baik ini terbentur pada kenyataan pahit di lapangan. Abdul Muhari mengakui bahwa keterbatasan anggaran pemerintah daerah dan kondisi geografis yang sulit menjadi penghalang utama implementasi teknologi tersebut.

Akibatnya, sebagian besar daerah rawan bencana masih "pasrah" pada prakiraan cuaca harian, sebuah metode yang lebih bersifat reaktif ketimbang preventif.

Ketiadaan alat deteksi dini yang canggih membuat masyarakat kehilangan waktu berharga untuk melakukan evakuasi mandiri sebelum bencana menerjang.

Menghadapi situasi kritis ini, pemerintah pusat tidak bisa lagi tinggal diam. BNPB menyatakan bahwa pembenahan sistem peringatan dini akan menjadi agenda utama.

Langkah ini memerlukan kerja sama dan koordinasi yang solid antar lembaga dan kementerian terkait untuk memastikan tragedi serupa tidak terus berulang di masa depan.

"Pengembangan peringatan dini multi-bahaya akan menjadi fokus koordinasi lintas kementerian," kata dia.