- DPR RI menyetujui RUU perubahan KUHAP menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Jakarta, Selasa, untuk berlaku efektif 2 Januari 2026.
- KUHAP baru menekankan tiga pilar penting: penguatan perlindungan HAM, penerapan keadilan restoratif, dan perluasan objek pra-peradilan.
- Pemerintah segera menyusun Peraturan Pemerintah sebagai aturan turunan, serta mengimbau publik agar tidak terpengaruh hoaks tentang KUHAP baru.
Klarifikasi terkait isu-isu tersebut juga telah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, selaku pihak penyusun.
Meskipun menyadari adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, pemerintah memastikan bahwa undang-undang ini dirancang demi kepastian hukum yang lebih adil dan humanis.
Pengesahan ini ditandai dengan ketukan palu Ketua DPR RI, Puan Maharani, setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyatakan pandangan dan persetujuannya terhadap RUU yang telah rampung dibahas oleh Komisi III tersebut.
"Apakah dapat disetujui untuk menjadi undang-undang?" tanya Puan, yang dijawab serentak "Setuju" oleh seluruh anggota dewan yang hadir.
TERPOPULER
