Infografis
- PERSAGI berkomitmen mendukung program Makan Bergizi Gratis dengan menyiapkan lulusan ahli gizi untuk SPPG.
- PERSAGI menjalin MoU dengan BGN dan institusi pendidikan untuk menyiapkan sumber daya manusia ahli gizi.
- PERSAGI mengusulkan pendampingan ahli gizi Puskesmas sebagai solusi sementara sambil menunggu penempatan lulusan.
Suara.com - Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) menegaskan komitmennya mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan lulusan ahli gizi untuk ditempatkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Langkah ini diambil untuk memastikan penyelenggaraan pangan di SPPG berjalan aman, bergizi, dan sesuai standar profesional.
Upaya tersebut menjadi penting mengingat masih terdapat kesenjangan kebutuhan tenaga ahli gizi di sejumlah wilayah.
Untuk mengatasi hal ini, PERSAGI telah menjalin nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 11 November 2025, serta menggandeng Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi sebagai mitra dalam penyiapan SDM.
Sekretaris Jenderal PERSAGI, Prof. Ir. Trina Astuti, MPS., menegaskan bahwa kehadiran tenaga gizi profesional sangat krusial dalam pelaksanaan MBG.
“Bagaimanapun Persagi mendukung MBG karena kita tahu dampaknya tanpa ahli gizi akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kami mendorong agar mahasiswa gizi, baik dari program vokasi (D3-D4) maupun sarjana (S1/Profesi), dapat melakukan magang di SPPG setempat. Bahkan kami mengusulkan peningkatan bobot SKS magang dari 1-2 menjadi 4 SKS,” jelas Prof. Trina.
Melalui program magang tersebut, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman praktis, tetapi juga didorong untuk berkarir di SPPG setelah lulus.
Dengan keberadaan SPPG hingga tingkat desa dan wilayah terpencil, peluang kerja bagi lulusan ahli gizi dinilai sangat terbuka.
Solusi sementara juga disiapkan. Selama menunggu hadirnya tenaga gizi dalam jumlah lebih besar, PERSAGI mengusulkan agar SPPG yang sudah berjalan mendapatkan pendampingan dari ahli gizi di Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat.
Baca Juga: Kontroversi 41 Dapur MBG Milik Anak Pejabat di Makassar, Begini Respons Pimpinan BGN
Mereka dapat mengawasi proses penting seperti penerimaan bahan, pengolahan makanan, hingga pemantauan standar keamanan.
“Kita tidak bisa menghentikan program hanya karena belum ada ahli gizi. Program harus berjalan. Karena itu, kita bisa lakukan pendampingan atau pelatihan bagi staf yang ada,” tegas Prof. Trina.
Dengan kolaborasi antara PERSAGI, pemerintah, dan institusi pendidikan, targetnya kebutuhan ahli gizi untuk SPPG dapat terpenuhi secara bertahap.
PERSAGI menargetkan lulusan siap kerja mulai dapat melamar dan ditempatkan di SPPG pada Maret 2026.
“Kami sudah mempromosikan dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Mari kita siapkan mahasiswa agar setelah lulus dapat berkontribusi di SPPG-SPPG di sekitar tempat tinggalnya,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan tenaga profesional, tetapi juga memperkuat layanan gizi masyarakat melalui penyelenggaraan pangan yang aman dan tepat sasaran di seluruh Indonesia.
