- Menteri Pertanian menyatakan harga ayam dan telur stabil, menepis isu kenaikan disebabkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Pemerintah akan membangun 12 pabrik pakan dan 18 pabrik DOC senilai Rp20 Triliun untuk peternak rakyat.
- Kementerian/lembaga berkolaborasi mengamankan 500 ribu hektare lahan produksi untuk menjamin pasokan bahan baku MBG.
Suara.com - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa harga pangan pokok, termasuk ayam dan telur, berada dalam kondisi stabil dan produksi nasional masih surplus.
Pernyataan ini menanggapi isu yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebabkan gejolak harga akibat meningkatnya penyerapan pasokan oleh pemerintah.
Belakangan muncul kekhawatiran bahwa kenaikan harga ayam dan telur di sejumlah daerah dipicu berkurangnya pasokan di masyarakat karena kebutuhan MBG.
Amran menepis isu tersebut dan menyatakan bahwa fluktuasi harga bersifat sementara, bukan dampak langsung dari program.
“Kenaikan harga telur yang sempat terjadi bersifat sementara dan berpotensi segera terkoreksi, apalagi harga DOC (Day Old Chicken/Bibit Anak Ayam-red) telah turun dari Rp14.000 menjadi Rp11.500. Pemerintah juga sedang mengkaji pengaturan HPP (Harga Pokok Produksi) jagung, HAP (Harga Acuan Pemerintah) jagung pakan, serta HAP telur ayam ras agar seluruh ekosistem usaha terlindungi, baik petani, peternak, maupun konsumen,” jelasnya dalam sebuah keterangan.
Amran juga menginstruksikan Satgas Pangan Polri untuk menindak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran harga, terutama di 177 kabupaten/kota yang tercatat menjual telur di atas harga acuan.
Bangun Pabrik Pakan dan DOC untuk Perkuat Peternak Rakyat
Pemerintah menyiapkan langkah struktural untuk mendukung peternakan rakyat sebagai pemasok utama protein hewani bagi MBG. Salah satunya melalui pembangunan pabrik pakan dan DOC langsung di wilayah hulu produksi.
“Kami ingin membangun pabrik pakan dan DOC di hulu, agar harga pakan (ternak) dan vaksin nanti stabil bagi peternak rakyat di seluruh Indonesia. Rencananya, akan dibangun 12 pabrik pakan pada tahap pertama ditambah 18 pabrik di tahap kedua, dengan anggaran Rp20 Triliun untuk melayani 3,7 juta peternak rakyat,” ujar Amran.
Baca Juga: Kontroversi 41 Dapur MBG Milik Anak Pejabat di Makassar, Begini Respons Pimpinan BGN
Langkah ini diharapkan menekan biaya produksi, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
Sinergi Lintas Kementerian untuk Jaga Pasokan MBG
Selain Kementerian Pertanian, Badan Gizi Nasional (BGN) juga menjalin kemitraan lintas sektor untuk memastikan pasokan bahan baku MBG mencukupi. Salah satunya melalui kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk membuka lahan produksi pangan.
“Pemerintah menetapkan lahan seluas 500 ribu hektare (ha) untuk pemenuhan bahan baku MBG. Rinciannya, 200 ribu ha untuk peternakan di Pulau Jawa, kemudian sisanya 300 ribu ha untuk di luar Pulau Jawa. Jadi, jangan sampai terjadi gejolak harga di masyarakat. Untuk itu, kita semua bersatu-padu bagaimana membantu MBG dalam menyiapkan bahan baku," ungkap Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang.
Kolaborasi juga melibatkan Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, hingga pihak swasta seperti Danantara.
Perusahaan tersebut menyiapkan pendanaan Rp20 triliun untuk pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur terintegrasi yang akan mendukung pemenuhan kebutuhan ayam dan telur MBG. Pembangunan dimulai Januari 2026.
Antisipasi Kenaikan Permintaan Menjelang Nataru dan Ramadan
Untuk memastikan pasokan tetap aman dalam periode permintaan tinggi, Tim Koordinasi Program MBG yang terdiri dari 13 kementerian/lembaga telah membentuk lima kelompok kerja (Pokja), termasuk Pokja Pasokan Bahan Baku Pangan.
Pembentukan pokja ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan pangan pada momen tertentu, termasuk Natal dan Tahun Baru 2025 serta Ramadan dan Idulfitri 2026.
Dengan langkah pengawasan harga, penguatan produksi hulu, serta sinergi lintas kementerian, pemerintah menegaskan bahwa program MBG dapat berjalan tanpa menimbulkan gejolak harga di masyarakat.
