Infografis
Suara.com - Kota Surabaya, Jawa Timur, telah membuktikan bahwa nilai-nilai luhur bangsa, khususnya Pancasila, tetap relevan sebagai solusi atas berbagai persoalan perkotaan modern. Program "Kampung Pancasila" yang diresmikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, pada 11 Agustus 2025 terbukti efektif mendorong kemandirian warga sekaligus menjadi model pembangunan bottom-up yang menarik perhatian berbagai daerah.
Program tersebut bahkan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof Muhadam Labolo. Ia menilai, langkah yang digagas Wali Kota Eri Cahyadi merupakan upaya melembagakan Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat.
Prof Muhadam menjelaskan, Kampung Pancasila mencerminkan miniatur Indonesia di Surabaya, meski 86 persen penduduknya beragama Islam (Program Madani) dan 83 persen beretnis Jawa (tradisi Arek). Menurutnya, program ini diterapkan melalui empat pilar utama sebagai perasan Lima Sila yang dapat diukur secara praktis, tidak sekadar bersifat simbolik.
"Pertama, adalah pilar lingkungan yang diukur dari kesadaran memilah sampah (tongpilah). Isu ini vital mengingat Surabaya memproduksi 1.800 ton sampah per hari. Pembudayaan ini merepresentasikan tanggung jawab semesta (Ketuhanan yang Maha Esa)," kata Prof Muhadam, Senin (24/11/2025).
Pilar kedua menyasar aspek ekonomi yang dinilai dari aktivitas 385.054 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai wujud Keadilan Sosial, dengan target menurunkan angka kemiskinan dari 3,56 persen ke level terendah pada 2026. "Pilar ketiga adalah sosial budaya, yang bisa dilihat dari aktivitas gotong-royong yang merefleksikan nilai Persatuan dan Kemanusiaan," ujarnya.
Pilar keempat, yakni kemasyarakatan, diukur dari kemampuan warga menyelesaikan persoalan internal dan menjaga keamanan bersama sebagai nilai kerakyatan. "Pengukuran nilai Pancasila berbasis aktivitas warga memberi gambaran tentang perubahan pada tiap komunitas di level pemula, berkembang dan maju," kata Prof Muhadam.
Evaluasi program dilakukan melalui aplikasi Sayang Warga yang menjadi dasar pembentukan indeks pelembagaan Pancasila di berbagai tingkatan wilayah. Selain itu, strategi keamanan yang melibatkan 9.000 Poskamling ikut menurunkan angka kriminalitas hingga 5 persen setiap tahun.
Sejumlah kampung di Surabaya telah menampilkan hasil konkret dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah RW 06 Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, yang berhasil menyelesaikan persoalan sosial melalui budidaya maggot dan urban farming berbasis gotong royong.
RW 3 Tambakrejo, Surabaya, juga berperan sebagai laboratorium inovasi Kampung Pancasila. Di kampung ini, nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam bentuk kerukunan dan produksi karya bersama, seperti pembuatan Instalasi Pembuangan Limbah Cair (IPL CRT), pengembangan kebun hidroponik, serta program dolanan mingguan untuk anak-anak.
Keberhasilan implementasi program Kampung Pancasila menarik perhatian banyak pemerintah daerah. Sejumlah kepala daerah bahkan mengirim delegasi ke Kota Pahlawan untuk mempelajari model penggerak masyarakat yang diterapkan Pemkot Surabaya.
Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan implementasi Kampung Pancasila pada 1.360 RW telah mengubah paradigma pembangunan kota dari top-down menjadi bottom-up. Ia mengakui, gagasan ini sempat diragukan saat dipresentasikan dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
"Waktu itu, saya cerita di depan semua kepala daerah saat APEKSI. Mereka bilang Surabaya ini kota besar, enggak bisa dibuat seperti itu sampai akhirnya mereka meminta anak buahnya datang ke Surabaya untuk belajar dan membuktikan sendiri," ujar Wali Kota Eri.
Keraguan tersebut justru memicu ketertarikan banyak daerah, termasuk Wali Kota Medan dan Depok yang turut melakukan kunjungan kerja ke Kota Pahlawan.
Wali Kota Eri menjelaskan ide Kampung Pancasila lahir dari kesadaran bahwa keberhasilan Surabaya sejak masa perjuangan dicapai melalui keterlibatan semua elemen masyarakat.
"Ketika saya membaca buku sejarah, lalu saya gabungkan nilai-nilai pancasila dengan sejarah bangsa. Saya sadar satu hal bahwa setiap kepemimpinan kota yang berhasil bukan dilakukan pemerintah sendiri, tapi bagaimana kita bisa mengajak semua stakeholder, semua masyarakat untuk menjadi bagian pembangunan dan merasakan Surabaya adalah rumah bersama," terangnya.
