Isu Pemakzulan Gus Yahya dari Ketum PBNU Memanas, PKB: Kita Nggak Ikut-ikutan

Suara.com - Dinamika politik di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memanas seiring munculnya isu pemakzulan terhadap Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Di tengah prahara ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengambil sikap tegas untuk tidak ikut campur.

Wakil Ketua Umum PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa gejolak yang terjadi di PBNU adalah urusan rumah tangga organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. PKB, yang secara historis memiliki kedekatan dengan NU, memposisikan diri sebagai "anak" yang tidak pantas mencampuri urusan "orang tua".

"Itu di PBNU kita nggak ikut-ikutan," kata Cucun di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Sikap menjaga jarak ini dipertegas dengan sebuah analogi sederhana namun tajam, yang menggambarkan posisi PKB dalam hierarki hubungan dengan PBNU.

"Kita nggak ikut-ikutan. Nggak boleh anak ikut isu orang tua. Itu urusan orang tua. Kita nggak paham," tegasnya.

Cucun berharap semua persoalan yang ada dapat diselesaikan secara internal oleh PBNU tanpa intervensi dari pihak luar, termasuk dari PKB sendiri.

"Biarkan itu selesai di rumah tangga orang tua sendiri, PBNU. Ya, oke," pungkasnya.

Sementara itu, dari internal PBNU sendiri, para petinggi telah memberikan jawaban pasti untuk meredam isu yang beredar.

Melalui pertemuan alim ulama di kantor PBNU pada Minggu (23/11/2025) malam, ditegaskan bahwa tidak ada agenda pengunduran diri maupun pemakzulan Gus Yahya.

Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, menyampaikan bahwa seluruh alim ulama telah bersepakat untuk menjaga soliditas kepengurusan hingga akhir periode.

"Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang Muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini," kata Asrori usai pertemuan.

Asrori berulang kali menekankan bahwa isu pelengseran di tengah jalan tidak akan terjadi, sekaligus mematahkan spekulasi yang berkembang liar.

"Jadi sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri. Tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada," ujar Asrori.

Ia menjelaskan bahwa satu-satunya mekanisme sah untuk pergantian kepemimpinan adalah melalui forum tertinggi organisasi, yaitu Muktamar, sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Semua harus, semuanya pengurusan harian PBNU mulai Rais Aam sampai jajaran, Ketua Umum dan jajaran sempurna sampai Muktamar yang akan datang. Kalau ada pergantian itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul Ramadan. Dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan," tuturnya.