Infografis
- Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyoroti ketimpangan upah guru swasta yang masih jauh di bawah standar layak.
- Khoirudin membandingkan guru swasta yang tidak memiliki standar gaji dengan petugas PJLP yang sudah berpedoman UMP DKI.
- DPRD berupaya bersinergi dengan eksekutif untuk memberikan subsidi gaji layak bagi guru swasta di Jakarta.
Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menyoroti ketimpangan kesejahteraan yang dialami oleh tenaga pengajar di ibu kota.
Politisi berusia 58 tahun ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib guru swasta yang pendapatan bulanannya masih sangat memprihatinkan.
Ia menegaskan fakta pahit bahwa standar pengupahan bagi pahlawan tanpa tanda jasa di sektor swasta tersebut belum tersentuh kebijakan yang adil.
"Pemerintah baru memberikan gaji yang layak untuk guru di sekolah negeri. Namun guru swasta masih jauh dari kata layak. Bahkan jauh di bawah upah minimum provinsi," ujar Khoirudin kepada wartawan di Komplek DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).
Legislator dari Fraksi PKS ini lantas membandingkan nasib guru swasta dengan petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), yang bahkan sudah memiliki patokan upah jelas.
Menurutnya, ketiadaan standar gaji bagi guru swasta menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan oleh jajaran legislatif.
"Teman-teman PJLP dibayar dengan UMP DKI, tapi guru swasta tidak ada standar. Ini PR kita bersama ya jajaran DPRD, bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru. Kita nggak boleh lupa mereka lah yang telah memberikan saham terbesar dalam kehidupan kita sehingga kita sukses," tegas Khoirudin.
Khoirudin memastikan adanya sinergi positif antara DPRD dan eksekutif untuk mengintervensi masalah kesejahteraan ini.
Ia menekankan bahwa perhatian pemerintah tidak boleh tebang pilih, melainkan harus mencakup seluruh jenjang pendidikan, termasuk bagi mereka dari golongan swasta.
Baca Juga: Berapa Gaji Guru Sekolah Rakyat? Simak Rinciannya
"Kita bersama-sama, ada keinginan dari pak gubernur, ada temen DPRD, mensupport agar gaji guru dapat perhatian yang layak dari pemerintah. Bukan hanya guru SD SMP SMA, tapi guru madrasah juga dan guru PAUD TK TPA," jelas Khoirudin.
Wakil rakyat ini menilai pemerintah semestinya malu jika tidak bisa memberikan subsidi gaji, mengingat beban fisik bangunan sekolah sudah ditanggung swadaya oleh masyarakat.
Bagi Khoirudin, kehadiran negara melalui subsidi gaji adalah bentuk penghormatan minimal bagi para pendidik di garda terdepan.
"Mereka adalah pejuang di lini terdepan dalam mendidik anak bangsa. Seharusnya, minimal pemerintah memberikan perhatian terhadap gajinya. Toh gedungnya sudah masyarakat yang bangun. Tanahnya dari masyarakat, hari ini sudah dibantu masyarakat. Paling tidak, gaji gurunya pemerintah turun tangan dengan memberikan subsidi yang layak di Jakarta," pungkasnya.
